Saatnya untuk Tak Santun

Saatnya untuk Tak Santun
Ilustrasi | freepik.com

Tapi, ini bukanlah akhir dari segalanya. Kita pernah terkungkung begitu lama ketika konflik mendera.

Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status tanggap darurat skala provinsi belum secara spesifik menyebutkan apa yang mesti dilakukan di lapangan untuk menangkal covid 19.

Surat tersebut hanya bersifat menerangkan masa status darurat itu dilakukan, selama 71 hari dan kemungkinan bisa ditambah atau dikurangi tergantung sikon di lapangan. Penanganan corona dikembalikan lagi kepada kabupaten dan kota, yang masih saja ada yang 'mumang' karena tak tahu mesti mengerjakan apa.

Di sisi lain, memang Gubernur Aceh membuat gugus tugas percepatan penanggulangan covid 19 dengan sejumlah tugas pokok. Tapi pembentukan gugus tugas ini memang titah dari pusat. Bukan sesuatu yang baru.

Sementara hingga hari ini ketika satu pasien covid 19 meninggal dunia sebelum hasil tes keluar, kita tahu angka ini akan terus bertambah: 1 akan jadi 5, 5 menjadi 25, dan seterusnya hingga bertumpuk-tumpuk ibarat koran tua tak terpakai. Seperti angka-angka positif covid 19 secara nasional yang terus bertambah.

Angka-angka itu setidaknya harus menyadarkan Pemerintah Aceh bahwa sudah waktunya melakukan sesuatu. Pemerintah Daerah memang harus bertindak sesuai instruksi pusat. Misalnya, harus menunggu hasil tes corona hingga beberapa hari lamanya.

Di sisi lain, hal ini terjadi karena keterbatasan fasilitas kesehatan yang kita miliki, yang seharusnya kita sadari betul sejak awal. Sekarang, tak ada guna menyesalinya karena sudah terlambat.

Namun, ada yang satu yang setidaknya belum terlambat dilakukan. Apa itu? Pemerintah Aceh mengambil tindakan sendiri tanpa bergantung lagi dari titah pusat.

Salah satu yang mesti dilakukan adalah menutup jalur masuk dan ke luar dari provinsi lain ke Aceh. Baik dari darat, udara, maupun laut.

Lalu setelah itu kabupaten dan kota juga melakukan hal yang sama. Seterusnya desa, kampung, hingga dusun juga melakukan hal demikian.

Setiap teritori, dalam wilayah sekecil apa pun, dijaga bersama secara bergotong royong.

Tentu, hal ini akan menyulitkan, dari sudut mana pun yang mau kita lihat. Ekonomi akan kacau balau, itu sudah jelas. Roda pemerintahan mungkin berjalan lambat, itu pasti. Efek-efek lain akan menyusul belakangan.

Tapi, ini bukanlah akhir dari segalanya. Kita pernah terkungkung begitu lama ketika konflik mendera.

Dulu, mungkin kita takut dan trauma karena moncong senjata. Sekarang berbeda. Tapi, setidaknya kita telah belajar dari pengalaman. Kemungkinan untuk survive dalam waktu yang lama pasti mampu kita lakukan.

Kalau penutupan pintu masuk dilakukan setidaknya selama sebulan saja, kemungkinan rantai penyebaran virus corona akan terhenti. ODP mungkin akan terus bertambah tapi pintu masuk wabah sudah kita tutup rapat-rapat.

Penutupan ini bukan bermaksud untuk mengabaikan perintah Pemerintah Pusat, yang sampai sekarang belum melakukan hal dimaksud. Namun, inilah langkah yang bisa dilakukan sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita mesti tepok jidat melihat pasien terus bertambah sesak di rumah sakit yang alat kesehatannya terbatas.

Sadarilah kita memang kurang di satu hal, tapi selalu terbuka kemungkinan untuk mencari alternatif. Melakukan inovasi, sesuatu yang selama ini didengung-dengungkan Pemerintah Aceh.

Belum terlambat melakukan itu. Ini saatnya bagi Aceh untuk tak perlu patuh kepada pusat. Demi kebaikan bersama, ini waktu yang tepat bagi kita untuk tak santun kepada Jakarta, hingga pandemi mereda. ***

Komentar

Loading...