Hasil LHPK Inspektorat

Sebelas Gampong Di Pidie Berpotensi Rugikan Keuangan Negara Rp1,1 Miliar

Oleh ,
Sebelas Gampong Di Pidie Berpotensi Rugikan Keuangan Negara Rp1,1 Miliar
Penyerahan barang bukti | Foto: Marzuki

KBA.ONE, Pidie - Di Pidie, ada 11 Gampong yang bermasalah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapat dan Belanja Gampong (APBG) berpotensi kerugian keuangan negara, sebesar Rp 1,1 Miliar lebih atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) sepanjang April hingga Agustus 2019 oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Inspektotar Kabupaten Pidie.

Berikut rinciannya yang dihimpun KBA.ONE, pada Inspektorat Pidie, Kamis 12 September 2019, adalah gampong yang terindikasi penyimpangan keuangan negara dalam pengelolaan APBG, dengan jumlah nominal mencapai Rp 1.168.349.619, yakni Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Rp 127.851.948, Gampong Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga, Rp Rp 51.549.992, Gampong Alue, Kecamatan Pidie Rp 35.419.677, kemudian Gampong Aron Kecamatan Batee, Rp 165.749.161, Gampong Teupin Raya, Kecamatan Batee Rp 89.390.289 dan Gampong Barat Kecamatan Pidie Rp 163.293.950.

Selanjutnya Gampong Pulo Siblah Kecmatan Tiro/Trusep Rp 158.474.181, Gampong Meucat Aadan, Kecamatan Mutiara Timur Rp 84.097.075. kemudian Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga, Rp 74.817.930. Lalu Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Rp 18.703.155 dan Gampong Neuheun, Kecamatan Batee, Rp 199.002.261.

Daftar laporan hasil pemeriksaan reguler dana desa inspektorak kabupaten Pidie | Foto: Marzuki

Kepala Inspektorat Kabupaten Pidie, Mustafa Kamal, kepada KBA.ONE, Kamis 12 September 2019 mengatakan, di antara 11 Gampong yang telah dilakukan audit oleh APIP, dan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana APBG, adalah hasil laporan masyarakat kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pidie.

“Kemudian pihak Kejaksaan melimpahkan kepada Inspektorat untuk ditindak lanjuti dengan cara mengaudit. Dan hasil audit tersebut diserahkan kembali ke Kejaksaan,” sebut Mustafa Kamal.

Lanjutya, ke 11 Gampong yang terindikasi merugikan keuangan negara, 7 Gampong diantaranya telah mengembalikan, seperti Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, hasil audit mengalami keru8gian keuangan negara sebesar  Rp 127.851.948, dan telah dikembalian ke rekening kas gampong sebesar 127.851.948. kemudian Gampong Aron Kecamatan Batee, Rp 165.749.161, dan telah dikembalikan ke rekening kas gampong Rp 104.375.000, sisanya Rp 61.374.161. Lalu Gampong Barat, Kecamatan Pidie, kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp 163.293.950, dan telah dikembalikan ke rekening kas gampong, sebanyak Rp 143.337.181, sisanya Rp 19.956.769.

Kemudian Gampong Meucat Aadan, Kecamatan Mutiara Timur, dari hasil audit  keuangan negara dirugikan sebesar Rp 84.097.075, dan telah dikembalikan ke kas gampong sejumlah Rp 59.153. 958 dan sisanya Rp 24.943177,  Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga, indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 74.817.930, kemudian dikembalikan ke kas gampong sebanyak Rp 29.188.713, lalu sisanya Rp 45.629.217, Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, terjadi kerugian keuangan negera sejumlah Rp 18.703.155 dan dikembalikan ke kas gampong sebanyak Rp 5.000.000, sesanya Rp 13.703.155 dan yang terakhir Gampong Neuheun, Kecamatan Batee, mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp 199.002.261 kemudia dikembalikan ke kas gampong sebesar Rp194.550.348, sisanya 4.451.913.  

Mustfa Kamal menjelaskan, dari hasil audit APIP secara keseluruhan 11 Gampong tersebut, dalam pengelolaan dana APBG sepanjang tahun 2016. dan 2017  ditemukan potensi kerugian negara sebanyak Rp 1.168.349.619 dan telah dikembalikan ke kas gampong sejumlah Rp 663.457.148 dan sisanya Rp 504.892.471 belum diserahkan.

“Sebagian aparatur gampong belum memahami standar akutansi dan selebihnya ada indikasi unsur kesengajaan,” ungkap Mustafa Kamal.

Komentar

Loading...