Sejumlah Fraksi DPRA Sampaikan Pendapat untuk Tiga Raqan Aceh

Sejumlah Fraksi DPRA Sampaikan Pendapat untuk Tiga Raqan Aceh
Paripurna pendapat fraksi DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh | Istimewa

Seluruh fraksi-fraksi di DPRA menyetujui ketiga rancangan qanun tersebut disahkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah.

KBA.ONE, Banda Aceh – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyampain pendapat untuk tiga Rancangan Qanun (Raqan) Aceh, Senin, 11 September 2017, di Gedung Utama DPR Aceh.

Ketiga Raqan Aceh tersebut yaitu Raqan Tentang Penagihan Pajak Aceh, Raqan Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, serta Raqan Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Aceh.

Dalam Paripurna yang dipimpin Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin tersebut, seluruh fraksi-fraksi di DPRA menyetujui ketiga rancangan qanun tersebut disahkan dan ditetapkan dalam lembaran daerah.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Zuriat Suparjo, mengatakan Fraksi Golkar mendukung ditetapkannya Qanun tentang Penagihan Pajak Aceh, sebagai suatu payung hukum atau kekuatan hukum bagi pemerintah Aceh untuk melakukan penagihan pajak bagi wajib pajak yang menunggak.

“Fraksi Partai Golkar sangat mendukung ditetapkan keringanan tarif biaya balik kenderaan bermotor pertama (BNNKB-I)di Aceh dari 13 persen menjadi 9 persen,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyetujui Raqan Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Aceh. Zuriat mengatakan hal itu merupakan unsur inisiatif DPR Aceh sebagai turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD tertanggal 02 Juni 2017.

“Materi qanun ini juga sekaligus menata dan memperluas peran sekretariat DPR Aceh dalam menunjang kegiatan, melalui penyediaan sarana, anggaran dan tenaga ahli Fraksi oleh sekretariat DPRA. Serta mengatur peningkatan kinerja alat kelengkapan DPRA dan pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPR Aceh,” ujarnya.

Sementara itu Fraksi PAN berahrap, Raqan Penagihan Pajak Aceh diharapkan memberi penekanan yang optimal pada keseimbangan antara kepentingan Wajib Pajak dengan kepentingan Aceh secara umum.

“Penagihan pajak merupakan salah satu perhatian utama dari Pemerintah Aceh bersama dengan DPR Aceh. Karena pajak merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah,” kata Anggota Fraksi PAN, Buhari Selian. Fraksi PAN, katanya, menyetujui ketiga rancangan qanun untuk ditetapkan dalam lembaran daerah.

Fraksi Partai NasDem berpendapat, dalam mekanisme penagihan; hendaknya dapat dipastikan ada rentang jarak waktu yang normal antara proses penagihan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai pada surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, hingga pemberian sanksi, mulai yang paling ringan sampai paling berat.

“Aspek sosialisasi terhadap qanun ini menjadi sangat krusial karena adanya sanksi-sanksi yang berpotensi berdampak ekonomi terhadap wajib pajak,” ungkap Bendahara Fraksi NasDem, Teuku Rudi Fatahul Hadi, menanggapi Raqan Penagihan Pajak.

Sementara itu terkait perubahan Raqan Pajak Aceh, Fraksi NasDem mengatakan, pendapatan pajak kenderaan bermotor di Aceh relatif rendah. Hal itu bertolak belakang dengan jumlah kepemilikan dan peredaran kenderaan bermotor diseluruh Aceh.

Fraksi Nadem, kata T. Rudi, menyetujui ketiga rancangan qanun tersebut. “Kami dapat menerima untuk segera disahkan menjadi qanun setelah mempertimbangkan pendapat Komisi III dan Badan Legislasi DPR Aceh serta Gubernur Aceh dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPR Aceh,” ujarnya.

Sementara itu Fraksi Demorat dalam paripurna tersebut juga menyepakati ketiga rancangan qanun tersebut, khususnya perubahan Raqan Pajak dan Raqan Penagihan Pajak Aceh.

“Kami minta supaya setelah disahkan nanti Qanun ini dapat segera direalisasikan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Aceh, secara efektif guna mendukung program pembangunan Aceh yang optimal dan berkelanjutan,” ungkap Anggota Fraksi Demokrat, Tanwier Mahdi.

Dalam Raqan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Aceh, Fraksi Demorat mengusulkan dihapusnya penambahan tunjangan pengawasan dana otonomi khusus. “Payung hukum pembentukan qanun ini tidak mengatur hal tersebut,” ungkap Tanwier Mahdi.

Sementara itu Fraksi Partai Aceh, mengenai minimnya Pendapatan Asli Aceh, meminta kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan peningkatan kapasistas aparat pemungut pajak, pemutakhiran data dan estimasi potensi pajak, serta dilakukannya sosialisasi wajib pajak bagi masyarakat.

“Pemerintah juga perlu memperbanyak pos-pos pembayaran pajak guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengurus perpanjangan pajak,” ungkap Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, menanggapi Raqan Pajak Aceh

Selain itu, Iskandar mengatakan, Fraksi Partai Aceh mendukung sepenuhnya lahirnya Qanun Aceh Tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh, sebagai upaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Aceh dalam rangka pembiayaan Pembangunan Aceh

Namun disisi lain kami ingin menitik beratkan bahwa dalam pelaksanaan qanun tersebut perlu dilakukan penyusunan sistem tata kelola pungutan pajak dan restribusi secara sistematis seperti penguatan, pengawasan, perluasan objek penerimaan, peningkatan efisiensi administrasi dan penekanan biaya pemungutan serta peningkatan peningkatan penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik sehingga penerimaan dari pajak dan restribusi dapat meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Mengenai Rancangan Qanun Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Aceh, Fraksi Partai Aceh memandang perlu adanya rancangan qanun tersebut dalam upaya mendukung kelancaran kinerja DPRA dalam menjalankan tugas.

Selain fraksi-fraksi tersebut, dua fraksi lainnya yaitu Fraksi Gerindra-PKS dan Fraksi PPP juga menyetujui ketiga rancangan qanun tersebut untuk disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. PARLEMENTARIA 

Komentar

Loading...