Selama Ini Usaha Jasa Pengaman Hanya Sedikit Beroperasi di Aceh

Selama Ini Usaha Jasa Pengaman Hanya Sedikit Beroperasi di Aceh
Pertemuan BUJP Aceh dengan komisi III DPRA

KBA.ONE, Banda Aceh - Lebih tiga puluh dari lima puluh Badan Usaha Jasa Pengaman (BUJP) lokal yang ada di Aceh berhenti beroperasi selama beberapa tahun terakhir. Keadaan semakin sulit terutama saat pandemi Virus Corona (Covid-19).

Pimpinan PT. Agam Rayeuk Mandiri, H. Zuhaimi Agam Rayeuk, mengatakan setidaknya ada sembilan permasalahan yang dihadapi BUJP lokal di Aceh saat ini. Dari mulai adanya monopoli usaha yang dilakukan BUJP besar berskala nasional, sehingga mengakibatkan lost potensi Pendapatan Aslli Aceh (PAA) yang semestinya bisa diterima daerah.

Hingga ditemukan dilapangan bahwa ada sebagian besar BUJP nasional yang tidak memiliki rekomendasi dan izin operasional dari Polda Aceh, Disnakermobduk Aceh, dan asosiasi lokal (APSI dan Abujapi).

"Padahal sesuai aturan yang ada, hal tersebut menjadi kewajiban," kata Zuhaimi,
dalam pertemuan dengan pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Selasa, 5 Januari 2021.

Untuk itu, dalam pertemuan antara perwakilan BUJP lokal dan DPR Aceh, BUJP meminta DPR Aceh melalui Komisi III agar menindaklanjuti tuntutan mereka untuk meminta Pemerintah Aceh kiranya segera mengeluarkan kebijakan (Peraturan Gubernur) terkait prioritas BUJP lokal.

Selain itu, BUJP juga meminta Komisi III DPR Aceh menginisiasi penerbitan Qanun terkait prioritas BUJP lokal.

Merespon keluhan BUJP lokal tersebut, Ketua Komisi III DPR Aceh, Khairil Syahrial berjanji akan menindaklanjuti permasalahan ini terlebih dahulu dengan menyampaikan kepada pimpinan DPR Aceh.

“Keluhan bapak-bapak sudah kami terima, dan akan segera kami sampaikan kepada ketua DPRA. Perlu bapak-bapak ketahui, kami Komisi III berada dipihak bapak-bapak,” imbuhnya.

Komentar

Loading...