Selamatkan Cagar Budaya Aceh, Harapan Baru Bagi Rakyat Aceh

Selamatkan Cagar Budaya Aceh, Harapan Baru Bagi Rakyat Aceh
Nourman Hidayat, Konsultan Hukum Yayasan Darud Donya. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Pemerintah Aceh harus serius menyelamatkan situs sejarah dan cagar budaya Aceh sebagai penghormatan atas perintah konstitusi. Hal tersebut disampaikan Nourman Hidayat, Konsultan Hukum Yayasan Darud Donya, Kamis, 30 Januari 2020.

Nourman, kepada KBA.ONE, mengatakan maraknya upaya penyelamatan situs sejarah, dan cagar budaya di Aceh menimbulkan harapan baru bagi rakyat Aceh.

"Pasalnya, cagar budaya Aceh akan mampu membuktikan Aceh adalah daerah modal yang sesungguhnya. Aceh adalah negeri para muslim pejuang yang tangguh," kata Nourman

"Selama ini kita dijejali informasi salah versi penjajah,  seperti Snouck Hurgronje. Hal ini mengakibatkan bangsa Aceh tidak mengenal dirinya sendiri," lanjutnya.

Menurutnya, cagar budaya merupakan kekayaan terbesar bangsa Indonesia dan khususnya Aceh. Cagar budaya bukan hanya diatur oleh Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2010, tapi juga diperintahkan langsung oleh UUD 1945 khususnya pasal 33.

Selanjutnya, Frasa kekayaan alam dipasal itu tidak hanya bermakna barang tambang dan hasil bumi,  tapi juga kekayaan sejarah yang kuat yang menguatkan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian menurutnya, Frasa 'kemakmuran rakyat' tidak juga diartikan secara sempit sebagai materi melainkan juga inmateri yang mencakup lebih luas dari itu.

"Cagar budaya tidak ternilai harganya dan tidak bisa diperbaharui," kata Konsultan Hukum itu.

Sementara itu, salah satu wujud jaminan konstitusional perlindungan budaya dan sekaligus tanggung jawab negara memajukan kebudayaan nasional adalah melalui UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan UU nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang sudah tidak relevan. "Untuk itu Aceh berkewajiban hadirkan qanun yang yang menguatkan UU ini," imbuhnya.

Nourman juga mengatakan pihaknya siap membantu dalam rancangan qanun cagar budaya jika dibutuhkan oleh pemerintah kota Banda Aceh dan propinsi Aceh. Cagar budaya bukan hanya perlu dilindungi, juga harus dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kebudayaan nasional demi kemakmuran rakyat.

"Bahkan UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memerintahkan agar pemerintah daerah menyiapkan dana cadangan untuk antisipasi jika sewaktu waktu ditemukan cagar budaya baru yang harus segera diselamatkan," tutur Nourman.

Saat ini menurutnya, catatan dia terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap cagar budaya. Misalnya Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954),  Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972), dan Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.

"Langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam waktu secepatnya adalah membuat semacam surat keputusan gubernur,  bupati/walikota untuk selamat kan cagar budaya dalam waktu secepatnya," sambungnya.

Nourman optimis, yang diperlukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah keberanian bersikap, untuk selamatkan cagar budaya dan semua situs sejarah melalui sosialisasi terpadu termasuk mendaftarkan situs atau benda cagar budaya itu melalui aplikasi tertentu.

"Insyaallah sejak didaftarkan maka perlakuan benda cagar budaya meski belum ditetapkan oleh pemerintah akan diperlakukan secara sama sebagaimana benda cagar budaya lainnya," ungkap Nourman. | Komar, Kontributor Banda Aceh

Komentar

Loading...