Seluruh Elemen Pemerintahan di Aceh Sepakat Pilkada Serentak 2022

Seluruh Elemen Pemerintahan di Aceh Sepakat Pilkada Serentak 2022
Rapat koordinasi komisi I DPRA, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, dan Pemerintah Aceh. | Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), dan Pemerintah Aceh sepakat melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Aceh tahun 2022.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi komisi I DPRA terkait Pilkada serentak tahun 2022 dengan Pemerintah Aceh, KIP Aceh, Panwaslih dan DPRK se-Aceh, Senin 29 Juni 2020, di gedung utama DPRA.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengatakan, mengenai Pilkada 2022, Aceh hanya berpedoman kepada kekhususan Aceh yang termaktum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

"Dalam UUPA itu disebutkan juga bahwa pelaksanaan Pilkada dilaksanakan lima tahun sekali, dan Pilkada Aceh dilaksanakan sesuai dengan qanun nomor 12 tahun 2016," kata Dahlan.

Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi pegangan untuk bisa mengambil sikap Aceh dalam kesiapan menghadapi Pilkada di tahun 2022.

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus M. Yusuf juga menyampaikan, seharusnya tidak perlu dilaksanakan rapat koordinasi. Hal itu karena semua sudah dijelaskan di dalam UU nomor 11 tahun 2006.

"Namun karenakan adanya dinamika politik, sehingga dilaksanakanlah rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi," tuturnya.

Ia menegaskan, harga mati Pilkada di Aceh memang harus dilaksanakan 2022. Kesimpulan sebelumnya bersama KIP, Panwaslih dan Pemerintah Aceh juga telah melahirkan kesimpulan, bahwa semua elemen sepakat melaksanakan Pilkada 2022.

"Baik itu DPRD seluruh Aceh, KIP Aceh, Panwaslih Aceh dan Pemerintah Aceh sepakat untuk mengusulkan dan melaksanakan pilkada serentak di Aceh tahun 2022. Dan juga beberapa hari kedepan kita akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," tambahnya.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Aceh bidang pemerintahan dan keistimewaan Aceh M Jafar, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan, Pemerintah Aceh sepakat dan mendukung pelaksanaan Pilkada 2022 berdasarkan UUPA dan qanun nomor 12 tahun 2016.

"Saat ini, yang paling penting adalah perlunya kesamaan persepsi dari semua pihak, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat," tutupnya.

Komentar

Loading...