Sembako Bakal Kena Pajak, Ekonom Aceh: Carilah Sumber Pajak Lain

Sembako Bakal Kena Pajak, Ekonom Aceh: Carilah Sumber Pajak Lain
Pengamat Ekonomi, Rustam Effendi | Foto : ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Hal ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Mengacu pasal 4A RUU KUP, sembako dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Namun wacana pemerintah untuk memberlakukan pajak untuk sembako tersebut menuai kritik masyarakat, tak terkecuali dari para ekonom.

Pengamat Ekonomi, Rustam Effendi, mengatakan wacana tersebut bakal semakin membebankan masyarakat yang kondisi ekonominya belum stabil terdampak pandemi COVID-19.

"Carilah sumber lain yang cocok. Mungkin bisa digeser ke kelompok persatuan besar, seperti kelas menengah keatas yang punya penghasilan diatas rata-rata," kata Rustam kepada KBA.ONE melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 Juni 2021.

Ia menyampaikan niat pemerintah sudah baik yakni untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, isu ini belum tepat dimunculkan di tengah pandemi COVID-19, yang cukup membuat ekonomi masyarakat terpukul.

"Sembako merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi pangannya. Setiap hari masyarakat pasti beli sembako, cara ini bukan cara yang baik untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat," tegas Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala(USK) itu.

Rustam menyebutkan kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok mendorong inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Imbasnya, bukan saja pertumbuhan ekonomi bisa turun, tapi angka kemiskinan bisa naik.

"Sembako dikenakan pajak itu akan berimbas pada inflasi. Selain itu juga berimbas kepada penduduk yang pendapatannya tetap atau permanent income. Daya beli mereka terbebani," ujarnya.

Rustam berpendapat sebaiknya sembako tidak diberi PPN sampai kapan pun, carilah sumber pajak yang lain. Karena pada dasarnya kewajiban pemerintah menjaga kebutuhan bahan pokok untuk terus tersedia bukan mengatur hal yang lain.

 "Saat ini momentumnya belum tepat, pemerintah harus bijak. Buat sesuatu itu jangan asal gampang, harus masuk akal, kasian masyarakat," ungkap Rustam.

Komentar

Loading...