Sembelit BPKS

Sembelit BPKS
Ilustrasi Terusan Kra di Thailand | Portail-ie.fr

DKS bertugas membina dan mengawasi kegiatan BPKS. Kalau BPKS "tak beres", DKS juga punya andil di sana. DKS boleh ditunjuk sebagai salah satu biangnya. Ibaratnya, DKS itu bapak sedangkan BPKS anak.

Ucapan Plt Gubernur Aceh di sebuah forum diskusi tentang Sabang, sebenarnya tak perlu terjadi jika semua pihak tidak gampang menyalahkan orang lain. Sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang, Plt Gubernur Aceh sebenarnya tinggal "membisikkan" kepada Kepala BPKS kenapa ada hal tertentu yang tidak pernah melewati meja kerjanya.

Walaupun bermaksud mengkritik, omongan tersebut bakal membuat suasana kian runyam. Apalagi datang dari orang nomor satu provinsi. Orang akan melihat Plt Gub tak mampu menahan diri hanya untuk menampakkan betapa ia seperti tak "dihargai" sebagai DKS.

DKS bertugas membina dan mengawasi kegiatan BPKS. Ini disebut dalam Perpu nomor 2 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kalau BPKS "tak beres", DKS juga punya andil di sana. DKS boleh ditunjuk sebagai salah satu biangnya. Ibaratnya, DKS itu bapak sedangkan BPKS anak.

Perkataan Plt Gub memang sebuah saran yang membangun. Namun, sebagai kepala rumah tangga yang baik, apa iya harus memberitahukan tetangga soal terali yang lupa terpasang di jendela?

Di sisi lain BPKS sendiri terus menata kawasan Sabang. Banyak orang luar melihat langkah mereka tertatih-tatih. Sekian tahun BPKS hanya berkutat di hal-hal yang sama. Bahkan baru-baru ini, terkait dalam sebuah kasus korupsi yang dilakukan "mantan" DKS.

Ada banyak pengelola di badan itu yang datang dan pergi. Setiap satu periode, pucuk pimpinan berganti. Gejolak pun luar biasa di internal. Sekali lagi, orang luar melihat BPKS tak pernah beres. Apatah lagi Plt Gub yang tahu persis bagaimana corengnya badan tersebut.

Namun, mesti diakui, BPKS tak cuma duduk manis ongkang-ongkang kaki. Mereka sudah mencoba berbuat untuk kawasan pelabuhan bebas sesuai amanah regulasi. Belum terlihat maksimal memang. Karena selain gejolak internal, banyak juga "parasit" lain yang mencucup "darah" badan tersebut.

Para pengisap ini setia bertahun-bertahun menghidupi diri dengan menyedot dana yang harusnya dilakukan untuk kerja-kerja BPKS. Terlalu lama disedot, BPKS kadang "kurus kering". Anggaran yang seharusnya digalakkan untuk membangun kawasan pelabuhan bebas justru singgah ke kantong-kantong "parasit" tadi.

Jadi, apa alasannya BPKS harus diteriaki setiap tahun? Dana untuk badan ini ditopang negara lewat APBN. Dengan mengelola dana yang lebih kecil ketimbang dinas-dinas lain di Aceh, BPKS sudah berbuat semampunya. Ukurannya tentu bukan melihat seberapa banyak orang kaya di Aceh gara-gara BPKS.

Lebih lucu lagi, ada pihak yang meminta Pemerintah Aceh membubarkan BPKS. Kewenangan mengurus kawasan pelabuhan bebas Sabang diberikan kepada Pemerintah Sabang dan Pemerintah Aceh Besar. Langkah ini membingungkan. Ada banyak regulasi yang harus diberangus untuk menciptakan langkah-langkah pengelolaan baru tersebut. Sedangkan negara sudah menitahkan lembaga itu dan memberikan dananya untuk mengelola. Bakal juga timbul pertanyaan baru, apakah kedua pemerintahan daerah itu sanggup mengurusnya? Setidaknya, bagaimana mereka membagi kewenangan?

Pelabuhan Bebas Sabang tidak jadi setahun dua. Sejak 1896 ia sudah dikenal oleh dunia berkat andil para penjajah. Akibat perang dunia kedua, fungsinya berubah menjadi benteng pertahanan Jepang.

Setelah kemerdekaan, Orde Lama kembali menjadikannya pelabuhan bebas. Namun, pada 1985 Orde Baru menutup pelabuhan tersebut. Alasannya, marak penyelundupan. Orde Baru lebih memilih Batam sebagai pelabuhan bebas yang baru. Sabang lalu mati suri.

Barulah tahun 2000, Gus Dur mencanangkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pada 22 Januari tahun itu, diterbitkanlah Inpres Nomor 2 Tahun 2000 tentang pelabuhan bebas Sabang. Namun, regulasi ini tak mampu menjadikan Sabang bergeliat seperti dulu.

Kawasan pelabuhan bebas Sabang bagaimanapun tetap harus dikelola BPKS. Biarkan badan ini berkonsentrasi mengurusnya. Sudah tampak sedikit kemajuan. Kapal-kapal pesiar sudah mulai singgah saban tahun ke sana. Mereka membawa turis yang membelanjakan uang di Sabang dan membuat ekonomi warga ikut terdongkrak. Tidak rutin memang, tapi lumayan untuk mengembalikan Sabang sebagai tujuan dunia.

Apalagi, Thailand kini sedang menggarap Terusan Kra. Kanal yang membelah Thailand ini menyambungkan Laut Cina Selatan dan Laut Andaman. Jika Kra Canal ini beroperasi, lintasan kapal pengangkut barang yang ingin melewati Andaman lebih pendek, ketimbang memutar dari Selat Malaka. Biayanya pun lebih murah.

Saat itulah, Sabang menjadi titik penting untuk disinggahi kapal-kapal tersebut, terutama kargo. Sabang berada di ujung Kra Canal. Aktivitas bongkar muat bisa dilakukan di pelabuhan Sabang. BPKS sudah punya cara main untuk mengelola semua itu. Teknisnya mereka punya. Setidaknya, inilah optimisme yang bisa dibangun ke depan. Jadi, kalau Anda minta BPKS dibubarkan, piknik dulu yang jauh. Setidaknya ke Terusan Kra. ***

Komentar

Loading...