Serikat Pekerja Pertamina Tolak Pembentukan Sub Holding Shipping

Serikat Pekerja Pertamina Tolak Pembentukan Sub Holding Shipping
Serikat Pertamina Tolak Pembentukan Sub Holding | Foto : Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Serikat Pekerja Pertamina (SPP) Unit Pemasaran (UPMS) I menolak pembentukan Subholding Shipping (Pertamina International Shipping) di Pertamina yang telah diresmikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada 5 Mei 2021 lalu.

Selain itu, SPP UPMS I yang meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau itu juga menolak peralihan bisnis marine ke PT. Pertamina Trans Kontinental. Kemudian menolak peralihan asset enam Terminal BBM & LPG. Serta menolak rencana Initial Public Offering (IPO) Sub Holding Pertamina.

"SPP UPMS I mengultimatum Direktur Utama Pertamina, untuk menghentikan semua aksi korporasi yang berkaitan dengan empat hal di atas demi menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Ketua Umum SPP UPMS I, Rendy Saputra, dalam press release yang diterima KBA.ONE, Rabu, 2 Juni 2021.

Ia menegaskan apabila Direktur Utama Pertamina tidak mengindahkan ultimatum tersebut, maka SPP UPMS I akan melakukan aksi-aksi industrial lainnya dengan skala yang lebih besar sesuai ketentuan yang berlaku.

Rendy menyampaikan peresmian Subholding Shipping dengan embel-embel Integrated Marine Logistics itu ini membuktikan bahwa Pemerintah melalui Menteri BUMN dan Dirut Pertamina tidak serius menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memajukan bisnis Pertamina, bahkan terkesan main-main. 

"Karena pada Tanggal 24 Juli 2020, saat menjelaskan tujuan pembentukan Subholding, Dirut Pertamina saat itu mengatakan, tujuan sebenarnya yaitu membuat perusahaan lebih fokus," kata Rendy.

Rendy menjelaskan setiap Subholding menangani proses bisnis yang fokus. Subholding shipping ditugaskan untuk mengelola bisnis perkapalan dan pelayaran, yang mencakup perencanaan, chartering, operasional perkapalan serta armada.

Sedangkan Subholding yang lain, kata Rendy, Subholding Commercial & Trading (C&T) ditugaskan untuk mengelola bisnis pemasaran dan niaga (sesuai namanya) yang mencakup perencanaan, pemasaran, penjualan, trading, pemasokan dan distribusi, serta pengelolaan infrastruktur.

"Kedua subholding ini (Shipping dan C&T) memiliki fokus bisnis yang berbeda dan jelas perbedaannya," tegasnya.

Menurutnya, pembentukan Subholding juga merupakan jalan yang diambil untuk melakukan IPO pada unit bisnis Pertamina. Bahkan pada saat peresmian, Pertamina International Shipping (PIS) disebut akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini.

"Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun lalu ditargetkan 2 tahun kedepan bisa go public satu atau dua Subholding jadi bagian transparansi, akuntabilitas supaya jelas," tutur Rendy. 

Rendy mengungkapkan berdasarkan sumber lainnya menunjukkan terminal yang telah dialihkan asetnya ke Pertamina International Shipping adalah Terminal Pulau Sambu, Terminal Uban, Terminal Tanjung Sekong, Terminal Kotabaru, dan Terminal Bau-Bau. 

"Pengelolaan terminal BBM dan LPG sebelumnya ditugaskan kepada Subholding Commercial & Trading (C&T), dengan total lebih dari 120 terminal," ungkapnya.

Dengan pengalihan 5 terminal terbesarnya ke PIS, kata Rendy, maka C&T nantinya hanya akan mengelola terminal yang skalanya kecil. Bahkan sebagian besarnya adalah terminal-terminal BBM yang berada di daerah remote dan biaya operasi per liter yang lebih tinggi.

Di samping itu, pengalihan 5 terminal BBM & LPG ke PIS akan menyebabkan 2 Subholding (C&T & PIS) melakukan kegiatan bisnis yang serupa, yaitu mengelola BBM di terminal, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan Subholding, yaitu supaya masing-masing Subholding fokus pada bisnisnya.

Sementara itu, terkait pengalihan bisnis marine dari C&T ke PT. Pertamina Trans Kontinental (PTK) sebagai anak perusahaan dari PIS. Rendy menegaskan, selama ini fungsi Marine di Pertamina mengelola infrastruktur pelabuhan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), kepelabuhanan, serta termasuk dalam tim Integrated Loss Control. Pengalihan proses bisnis marine ke PTK menimbulkan pertanyaan.

Terakhir, penempatan trading di PIS dinilai tidak hanya mengurusi perkapalan saja, namun juga beberapa bisnis lainnya, yang asalnya tidak berhubungan dengan perkapalan, dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan, dialih kelolakan bahkan terkesan dipaksakan ke PIS hanya untuk meningkatkan value dari PIS dalam rangka menuju IPO.

"Hal ini sudah bertentangan dengan tujuan awal untuk membuat Subholding menjadi entitas yang fokus pada bisnisnya," ujarnya.

Perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwasanya 5 dari 6 terminal BBM & LPG yang akan dialihkan dari C&T ke PIS merupakan gerbang impor BBM & LPG sekaligus terminal terbesar yang menjadi ketahanan stok nasional dan jantung pendistribusian BBM & LPG ke seluruh pelosok Negeri.

Rendy juga mempertanyakan bagaimana jika kepemilikan sahamnya sudah tidak 100% milik Negara dan dampak kedepannya jika sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak swasta atau asing yang secara otomatis mampu mengintervensi secara langsung bisnis yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia.

"Apakah ini dengan sengaja didesain untuk membuat para mafia migas masuk secara terhormat ke dalam bisnis migas Indonesia yang selama ini digadang-gadangkan," tutupnya.

Komentar

Loading...