SPPP-SPSI Aceh Tamiang Kawal Dewan Pengupahan Bahas UMK 2022

SPPP-SPSI Aceh Tamiang Kawal Dewan Pengupahan Bahas UMK 2022
Puluhan pengurus PUK SPPP-SPSI  Aceh Tamiang yang mengawal jalannya pembahasan UMK Aceh Tamiang, Rabu 24/ November 2021 | Foto : ist.

KBA.ONE, Aceh Tamiang - Puluhan orang dari pengurus unit kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) dari 20 perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sangat antusias berkumpul di teras Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu 24 November 2022 untuk meningkatkan pendapatan penghasilan buruh.

Amatan KBA.ONE, dari puluhan orang berseragam biru tersebut juga terlihat sejumlah personil Pengurus Cabang Federasi SPPP-SPSI Kabupaten Aceh Tamiang.

Salah seorang pengurus Cabang Federasi SPPP-SPSI Kabupaten setempat, Heru Pramono kepada media ini menyatakan, kehadiran mereka di kantor Setdakab sejak pukul 9.00 WIB dimaksud bertujuan untuk mengawal kegiatan rapat pembahasan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan setempat.

"Kehadiran kami disini guna mengawal hasil keputusan pembahasan UMK yang saat ini sedang digodog oleh Dewan Pengupahan," tutur Heru Pramono.

Dari amatan KBA.ONE, rapat pembahasan UMK itu digelar secara tertutup di ruang aula Wakil Bupati Aceh Tamiang.

Heru mengatakan, dalam pembahasan UMK Aceh Tamiang oleh dewan pengupahan itu melibatkan Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Aceh Tamiang, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial pada Disnakertran Aceh Tamiang, Sekretaris Disnakertrans Aceh Tamiang.

Selain itu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Samudera (Unsam) Langsa, Kepala BPS Aceh Tamiang, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Aceh Tamiang, Ketua APINDO Aceh Tamiang, Ketua DPC FSPPP-SPSI Aceh Tamiang, Ketua Sarbumusi Aceh Tamiang, serta dua orang profesional, yakni Rahmat Syafrial, SH dan Muhammad Nasir, ST.

Ketua PUK SPPP-SPSI PMKS PT Sisirau, Agusnar kepada KBA.ONE menyampaikan, seluruh pekerja atau buruh di Kabupaten Aceh Tamiang menuntut Pemerintah melalui Dewan Pengupahan agar menetapkan upah buruh tahun 2022 tidak berpihak kepada perusahaan, tetapi berada diantara keduanya.

"Pemerintah Aceh Tamiang wajib mematuhi peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015, yang sesuai dengan hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak)," ujar Agusnar.

Suparmin Kontributor KBA.ONE dari Aceh Tamiang.

Anara

Komentar

Loading...