Sungaiku Sayang Sungaiku Adios

Sungaiku Sayang Sungaiku Adios
Muara Sungai Pinang | Dokumentasi Penulis

oleh: Dian Guci*

Menelusuri keberadaan Sungai Pinang

Susoh adalah wilayah pemukiman awal imigran Minangkabau di Aceh Barat Daya (Abdya). Desa Barat, menurut catatan sejarah, adalah desa pertama yang mereka dirikan, menempati tepi kiri (Barat) Sungai Pinang di Susoh. Suku Minang yang bermukim di Susoh umumnya datang dari Pariaman, dengan beberapa desa lain menyusul didirikan oleh imigran Pasaman, Rao dan Kampar (Riau). Orang Minang di Susoh kemudian membentuk sub-suku sendiri, yang dikenal dengan suku Aneuk Jamee (bahasa Indonesia: Tetamu). Sinkretisme budaya Aceh dan Minangkabau melahirkan bentuk budaya unik di Susoh. Antara lain ditandai dengan bahasa yang digunakan. Bahasa Jamee, bahasa suku Aneuk Jamee, adalah bahasa Minang yang telah menyerap bahasa Aceh dalam penggunaannya sehari-hari. Pengaruh budaya Minang juga tampak dalam seni kuliner Aneuk Jamee. Kuliner khas Susoh jauh lebih mirip dengan kuliner Minangkabau, daripada kuliner Aceh Besar misalnya, yang lebih dekat pada seni kuliner Timur Tengah dan Anak Benua India.

Bagi warga Susoh, sungai Pinang adalah sungai yang penting. Bukan hanya dari segi sejarah, namun juga dari segi peranan. Peran Sungai Pinang sebagai waterway penting dimulai sejak awal abad 18. Panen lada dari pedalaman diangkut dengan kapal melalui aliran sungai ini ke pantai. Sampai abad 20, sungai Pinang memiliki anak-anak (terusan) yang cukup dalam. Karena anak-anak sungai ini membelah kampung-kampung, para nelayan kembali memanfaatkannya sebagai waterway. Aliran sungai Pinang yang berada di samping Mesjid Gampong Pawoh, melintas Jalan Nasional Blagpidie-Meulaboh, dahulu bahkan digunakan untuk merakit tongkang, dan membawanya ke laut. Hingga tahun 1970-an kapal-kapal klotok masih bisa ditambatkan di tengah kampung, memanfaatkan anak sungai Pinang. Anak sungai Pinang juga menjadi sarana MCK, bahkan juga tempat warga mencari lauk alternatif.

Memasuki milenium kedua, peran vital sungai Pinang dalam keharmonisan ekologis di Susoh menjadi penting untuk disebut kembali. Seiring zaman, pemukiman penduduk berekspansi. DAS Sungai Pinang tertekan hingga titik nadir. Alirannya perlahan menyempit. Airnya mulai berubah warna. Anak-anak sungai Pinang hanya tersisa sebagai selokan. Airnya dipenuhi sampah yang sulit terurai. Lebih parah, di Susoh dan Blangpidie terdapat juga sungai yang berubah menjadi jalan raya. Semua ini jelas berujung pada penurunan debit air tertampung.

Menurunnya daya tampung sungai ini mendorong limpahan air hujan mencari jalan ke darat. Mudah diduga, banjir musiman setia menyambangi desa-desa sekitar. Pawoh, Padang Baru, Pulo Kayee dan Padang Meurantee adalah langganan banjir. Suatu saat ketinggian banjir di Pawoh Rendeh bahkan sempat mencapai satu meter.

Kuala Sungai Pinang, dari arah lain jembatan Keudee Pasir

Menurut Marhumah, 60 tahun, warga Pawoh Rendeh, banjir mulai melanda desanya pada sekitar 1979. Saat itu, aliran anak sungai Pinang yang melalui Pawoh telah mengecil secara drastis. Dari lebar sekitar delapan meter (diukur melalui perbandingan dengan panjang perahu) hingga tinggal lima meter saja. Martini, 66 tahun, mengenang betapa dahulu kaum nelayan dapat menambatkan perahu di anak sungai Pinang. Rumahnya yang masih asli di Pawoh Tinggi, dari belahan papan tebal, berjarak hanya dua puluhan meter dari sungai Pinang. Pada masanya, salah satu anak sungai bahkan mengalir melalui muka rumahnya.

Ibu Martini menuturkan betapa dahulu buaya sering nampak memasuki anak sungai Pinang. Ini disebabkan karena ikan-ikan sungai pakan favorit buaya melimpah jumlahnya di sana. Ketika itu manusia bahkan masih sanggup menjalin “komunikasi” dengan reptil itu. Pada satu kasus sekitar 1978 atau 1980-an, seorang warga Pawoh yang kehilangan itik, menduga ternaknya diambil buaya. Maka ia berdiri di tepi anak sungai Pinang dan “bercakap” dengan si buaya. Yang dimintanya adalah, kalau benar buaya itu mengambil itiknya, perlihatkan buktinya. Aneh tapi nyata, begitu kalimat tadi selesai diucapkan, air menyibak keras. Seekor buaya besar melonjak vertikal di air, moncongnya menjepit seekor itik. Warga itu tersenyum dan mengatakan, bahwa ia ikhlas itiknya diambil, asal buaya tidak mengganggu manusia. Lalu buaya pun menyelam, dengan hadiahnya terjepit erat di moncong.

Cerita yang nyaris seperti dongeng itu, kini benar-benar tinggal kenangan. Jangankan buaya, kura-kura sungai (Battagur affinis, sp) pun sudah sangat jarang ditemukan. Kenangan lain yang diungkap warga Pawoh Tinggi angkatan muda adalah kejernihan air sungai itu.

Nini, 31 tahun, menyebut bahwa dia biasa mencuci seragamnya di aliran yang melewati samping Masjid Pawoh. Air yang jernih dan dingin di sana, dihuni koloni ikan. Sambil mencuci, ia dan adiknya menyerok ikan menggunakan ayakan bambu. Dan mereka tak pernah pulang dengan tangan kosong.

Kini, ikan yang ada hanya jenis ikan yang mampu bertahan dalam air minim oksigen. Lele, atau ikan nila. Secara kasat mata (dan hidung) pun kualitas airnya tidak memenuhi standar. Menurut ibu Martini, anak sungai Pinang yang melalui desanya pernah ditimbun, lantaran penduduk takut pada buaya yang kerap masuk ke sana. Namun pada sekitar 1976 sungai itu digali lagi, dengan lebar yang dikurangi. Hal ini disebabkan perluasan pemukiman penduduk. Perluasan pemukiman juga membantai pepohonan yang berfungsi sebagai penyerap dan filter air di sepanjang sungai.

Anak Sungai Pinang di Gampong Pawoh

Sekarang, anak sungai Pinang di Gampong Pawoh Tinggi pada satu titik bergabung dengan anak sungai (irigasi) Krueng Susoh, yang sama-sama berakhir di Kuala (estuaria, muara) Susoh. Sisa-sisa ekosistem muara di Kuala Susoh nampak pada rumpun nipah dan biawak monitor sebagai penghuni utamanya. Biawak monitor masih mempertahankan fungsinya sebagai kontrol lingkungan. Karena biawak ini makan bangkai, maka di kuala tidak ditemukan sisa-sisa bangkai ikan atau hewan lain. Tetapi sampah lainnya, bertumpuk di mana-mana.

Blangpidie rawan jadi kota sampah: benarkah?

Susurilah pesisir Susoh, dari Sangkalan hingga Lama Muda. Besar kemungkinan mata Anda akan disakiti pemandangan sampah menyelimuti pasir pantai. Sebagian besar berupa limbah tidak terurai. Ini adalah sampah yang dibawa sungai Pinang dan anak-anaknya, juga Krueng Susoh dan anak-anaknya. Padahal, pesisir Susoh digunakan orang sebagai kawasan wisata yang sangat populer. Berbagai kafe dan warung kopi ada di sini, menyediakan tempat “makan angin” dan menikmati pemandangan ke arah Pulau Gosong, juga sunset yang super indah.

Pada setiap hari ‘Rabu Abeh’, yaitu hari Rabu terakhir sebelum menghadapi Ramadan, pantai-pantai Susoh diserbu wisatawan lokal. Mereka datang dalam jumlah ribuan. Membawa bekal piknik sendiri, mereka menghabiskan waktu seharian di pantai. Pantai-pantai Susoh juga disemuti wisatawan setiap libur lainnya, termasuk libur akhir pekan. Dan setelah mereka pulang, Susoh kebagian oleh-oleh: gunungan sampah yang mereka tinggalkan.

Jauhari, 67 tahun, pengelola salah satu kafe di Pantai Jilbab, Susoh, mengaku sangat dipusingkan masalah sampah. Di kafenya ia menyediakan dua buah garu besi untuk mengumpulkan sampah di pantai di muka kafenya. Walaupun digarunya pantai di muka kafe setiap hari, sampah tetap saja menumpuk. Hal ini karena ombak tidak berhenti menghempas sampah yang dibawa sungai-sungai dari hulu. Jauhari dan para pemilik kafe lainnya biasa memusnahkan sampah yang terkumpul dengan dibakar.

Sungai Pinang di samping Masjid Pawoh

Pak Jauhari sangat peduli tentang kebersihan pantai, yang berdampak langsung pada usaha kafenya. Namun, Pak Jauhari tidak tahu bahwa semua proses pemusnahan sampah dengan dibakar di udara bebas telah dilarang. Residu pembakaran berupa asap, panas dan abu, menyumbang pada polusi udara dan efek pemanasan global, yang pada gilirannya akan balik merugikan rakyat.

Menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya, Saiful Amani, pihaknya sudah mencoba menyosialisasikan larangan membakar sampah. Sudah pernah juga dicoba, menawarkan bibit jamur merang pada petani, agar jerami padi sisa panen bisa diamanfaatkan dan mendatangkan hasil. Jadi tak perlu dibakar. Namun sejauh ini usahanya masih belum berbuah.

Pola pikir masyarakat yang masih sederhana, belum menyadari bahwa seluruh bumi ini adalah tanggung jawab mereka, menyebabkan orang lebih suka mengambil langkah yang dianggap mudah. Pun ada kesan, masyarakat cenderung menempatkan diri di posisi “korban” bila dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Berkenaan dengan penutupan anak sungai Pinang atau kebiasaan buang sampah sembarangan, misalnya, anggota masyarakat yang diwawancarai langsung menunjuk pemerintah sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab mencarikan solusinya. Ketiadaan mobil pengangkut sampah dari Pemkab menjadikan warga memecahkan masalah sampah di rumah tangganya dengan membuangnya ke sungai, atau mengumpulkannya di lahan kosong dan sesekali membakarnya. Dalam hal ini, Saiful Amani membenarkan soal ketidak tersediaannya angkutan sampah hingga ke pelosok kampung. Disebutnya, bahwa untuk tahun ini target yang tercapai barulah pengadaan 200 tong sampah untuk wilayah Blangpidie saja. Sedangkan untuk Kecamatan lain belum dapat dilaksanakan.

Seharusnya, pengelolaan sampah merupakan suatu hal yang cukup sederhana, dan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh gampong. Namun saat ditanya pendapat mereka tentang usulan usaha pengangkutan sampah yang dikelola gampong, warga mengaku kesulitan untuk setuju. Mereka yang memiliki penghasilan tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil atau pedagang beromzet sedang sampai besar, mengatakan bahwa retribusi sampah sebesar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per bulan adalah jumlah yang dapat diterima.

Namun anggota masyarakat lainnya memiliki pendapat berbeda. Bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah, jumlah sekian masih terasa memberatkan. Para ibu yang ditanya, menyebutkan banyaknya pos rumah tangga yang dananya harus mereka penuhi setiap bulan, termasuk “biaya sosial”. Jumlahnya yang bila digabungkan ternyata cukup signifikan, membuat para ibu ini tidak melihat kegunaan membayar retribusi, bila mereka dapat menyingkirkan sampah dari rumah mereka secara gratis. Yaitu dengan cara membuangnya ke sungai atau membakarnya.

Sungai Pinang dari arah Jembatan Gampong Baroe

Bagi mereka yang belum pernah tinggal di kota kecil/desa di Aceh Barat Daya (Abdya), “biaya sosial” yang disebutkan di atas ini mungkin agak membingungkan. Untuk itu Penulis akan menyertakan sedikit penjelasan.

Di Abdya, bila tetangga kita mengadakan kenduri (pesta selamatan), maka kita memiliki kewajiban sosial untuk memberikan bantuan. Baik berupa tenaga maupun benda. Bagi seorang perempuan, wajib baginya memberi sumbangan kue-kue, sirih pinang, dan juga hadiah (bila selamatan yang bersangkutan adalah pernikahan, khitanan atau aqiqah). Laki-laki memberi sumbangan berupa beras, gula, kopi dan bahan lauk pauk (ikan, ayam atau telur, bahkan kambing). Sumbangan ini akan bertambah besar bila yang mengadakan selamatan adalah saudara kita. Dan selamatan ini tidak hanya akan berlangsung satu kali. Sering, dalam waktu sebulan beberapa tetangga dan kerabat bergantian mengadakan kenduri. Sehingga seorang perempuan harus merogoh kocek hingga dua-empat kali untuk “biaya sosial” ini. Bila satu kali memberi kue dan kado kita mengeluarkan biaya 35 ribu rupiah, maka empat kali menghadiri selamatan berarti keluar biaya seratus empat puluh ribu rupiah. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, angka ini tentu sangat signifikan. Jadi, alasan penghasilan kecil, yang merupakan alasan mayoritas responden, adalah dapat dimengerti.

Namun sesungguhnya telah ada jalan keluar, yang bahkan telah difasilitasi oleh UU Desa Nomor 6 tahun 2014, dan Permendes Nomor 19 tahun 2017. Berdasarkan peraturan dan undang-undang tersebut, dana desa dapat dipergunakan untuk pengelolaan limbah, dan bahkan rehabilitasi DAS.

Ini dapat dilakukan dengan memasukkan program tersebut ke dalam usulan dana RPJM Gampong. Menurut Saiful Amani, dari apa yang kantornya perhitungkan, sebenarnya dana untuk pengelolaan sampah hanya Rp50 juta per tahun. Sementara dana gampong umumnya mencapai Rp1 miliar lebih. Dengan kata lain, sebenarnya tersedia dana yang cukup. Yang menjadi persoalan, menurut Saiful, adalah mengubah mindset masyarakat tentang citra pembangunan. Masih menjadi pandangan umum masyarakat bahwa pembangunan yang berhasil dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana seperti kantor desa, ruko dsb. Sementara pengelolaan lingkungan hidup belum termasuk pembangunan yang diperhitungkan.

Disinggung tentang ide pembangunan Bank Sampah oleh gampong, Saiful Amani menyambut antusias. Disebutnya, Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perkim Abdya memiliki alat-alat pengolah sampah untuk membantu gampong mengelola hasil akhir Bank Sampahnya. Kumpulan alat yang disimpan di TPA Iku Lhueng itu bahkan termasuk sebuah alat penghancur plastik. Produk akhirnya berupa bijih plastik adalah komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Selama ini alat-alat tersebut dalam kondisi dorman karena spesifikasi komponennya tidak sesuai. Hal yang telah diperbaiki pada tahun ini.

Membangun Bank Sampah dapat memecahkan beberapa masalah sekaligus. Masyarakat, terutama kaum ibu yang biasa membuang sampah ke sungai, atau membakarnya di lahan kosong kampung, dapat mengalihkannya menjadi tabungan di Bank Sampah, dan bahkan bisa memperoleh penghasilan tambahan dengan membantu Bank Sampah Gampong mendaur ulang/merekayasa sampah menjadi produk yang berguna. Pengangkutan sampah yang telah dipilah ke TPA untuk dihancurkan atau dibuat menjadi bijih, dapat dilaksanakan dengan pengadaan BSM (Becak Sampah Mandiri) yang dikelola gampong. Para petugasnya, tentu saja, mendapat insentif dari seluruh proses pengelolaan BSM dan Bank Sampah.

Pengelolaan DAS Pinang pun dapat dikawal dengan memasukkannya ke dalam RPJM Gampong. Membentuk semacam satgas penjaga sumber air dengan memanfaatkan kearifan lokal, juga dapat diterapkan. Sebagaimana diketahui, beberapa daerah di Sumatera Barat dan Jawa Barat menggunakan kearifan lokal untuk menjaga sumber air dan SDA desa lainnya. Dalam hal ini, Sumatera Barat dan Jawa Barat sengaja menggunakan cerita-cerita spiritual untuk menjaga SDA. Cerita spiritual turun temurun, yang telah dibakukan menjadi kearifan lokal.

Masalah sampah di pesisir, Bank Sampah dapat merayu para pemilik kafe untuk lebih rajin lagi menggaru pasir pantai di muka kafenya. Membuka jaringan dengan LSM di daerah lain untuk mendatangkan wisatawan, baik lokal mau pun interlokal, dapat mendorong para pemilik kafe menyediakan servis terbaik. Pengembangan ekowisata, dimana Abdya memiliki potensi yang luar biasa, adalah jalan emas menuju pengelolaan SDA dengan ramah lingkungan.

Merujuk pada cerita berbau nostalgia dari ibu Marhumah, juga Ibu Martini dan putrinya, usaha pengendalian banjir pun dapat dilakukan dengan merehabilitasi anak sungai Pinang. Pembuatan biopori, yang pada gilirannya memiliki peran cukup besar dalam pengendalian banjir dan pemulihan cadangan air tanah, pun hanya memerlukan biaya kecil. Pihak pemerintah gampong bahkan dapat mewajibkan pembuatannya dengan menetapkan beberapa Qanun Gampong Lingkungan Hidup, berisi seputar pengelolaan SDA, daerah hulu sungai, pengelolaan sampah, usaha penyelamatan air tanah, dsb.

Tantangan terberat pengelolaan SDA di Susoh adalah mengubah mindset masyarakat. Serangkaian sosialisasi, dan monev yang menerus, masih harus dilakukan. Ini harus melibatkan juga para pemuda dan pelajar. Dalam hal ini, perlu kiranya menggandeng organisasi-organisasi pemuda dan remaja, yang bersifat lokal seperti Remaja Mesjid, atau yang jangkauannya lebih luas Forum Anak Aceh Barat Daya, IKA-MM, HMI, dll. Bersama-sama memperjuangkan pengelolaan SDA yang manusiawi dan bersahabat. Bila satu remaja di satu rumah berhasil mengajak orangtuanya untuk bersikap ramah lingkungan, maka dalam waktu dua tahun saja Aceh Barat Daya akan sudah dapat memetik hasilnya. Paling tidak, kekhawatiran selama ini tentang betapa Blangpidie-Abdya akan jadi kota sampah, bisa dibantah.

Bahan Bacaan

- Sulaiman, Isa, Prof. DR., et al. Ahmad, Zakaria (ed). Negeri dan rakyat Aceh Barat Daya dalam lintasan sejarah., Penerbit Swadaya., Jakarta: 2009
- https://news.okezone.com/read/2016/06/22/340/1422103/aceh-barat-daya-terancam-jadi-kota-sampah
- https://news.detik.com/berita/889726/ketika-sungai-jadi-badan-jalan
- http://acehsehat.pedia.id/berita-kab-aceh-barat-daya/162-sejarah-aceh-barat-daya.html
- http://www.mongabay.co.id/2014/02/27/surabaya-kota-percontohan-pengolahan-sampah-terbaik-indonesia/
- Kunu, Arifin., Perempuan dan Lingkungan: Peran ekonomi hingga Siasat Ekologis., Rifkamedia., Vol. 55 November 2013-Januari 2014., Yogyakarta: 2013
- Hapsari, MA, DR. Maharani., Ekofeminisme dan emansipasi ekologis., Rifkamedia., Vol. 55 November 2013-Januari 2014., Yogyakarta: 2013

*) adios: selamat tinggal (Spanyol)

* Penulis adalah pemerhati masalah lingkungan di Aceh, berdomisili di Aceh Barat Daya

Komentar

Loading...