Tangani Sampah, Pemerintah Aceh Jalin Kerjasama Dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Tangani Sampah, Pemerintah Aceh Jalin Kerjasama Dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Penandatanganan MoU penanganan sampah di Aceh oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Presiden Direktur SBI, Aulia Mulki Oemar juga disaksikan oleh utusan Duta Besar Denmark, Rabu 29 September 2021 | Foto : Ist.

KBA.ONE, Banda Aceh - Sampah merupakan permasalahan klasik yang masih sulit diselesaikan saat ini. Karena itu, dibutuhkan peran aktif dan kesadaran yang tinggi dari segenap masyarakat supaya permasalahan sampah di Indonesia khususnya Provinsi Aceh segera tuntas. 

Bertambahnya jumlah sampah di setiap hari dengan belum adanya teknologi yang tepat untuk mengelola sampah, pemerintah Aceh terus berupaya mencari solusi termasuk mengajak kerjasama dengan PT. SBI.
 
Mendukung Pemerintah Aceh dalam menjawab permasalahan ini, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk, menandatangani kesepakatan bersama Pemerintah Aceh untuk pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Penanganan Sampah Regional (BPSR) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blangbintang, Kabupaten Aceh Besar.

Presiden Direktur SBI, Aulia Mulki Oemar, mengatakan pengelolaan sampah di TPA pada UPTD BPSR DLHK Aceh, di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blangbintang, Aceh Besar, akan menjadi solusi atas permasalahan sampah yang dihadapi oleh Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar selama ini.

Sebagai mitra Pemerintah Aceh dalam mengatasi persoalan sampah, SBI memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola sampah dengan cara aman serta ramah lingkungan. 

"Ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan solusi bernilai tambah dan berorientasi pada keberlanjutan," tuturnya. 

Teknologi pengelolaan sampah yang ditawarkan SBI, adalah mengolah sampah domestik dengan metode fisika biologis untuk dijadikan Refuse Derived Fuel (RDF), sebagai substitusi bahan bakar di Pabrik Lhoknga, Aceh Besar, yang dikelola oleh anak usaha SBI, PT Solusi Bangun Andalas.

Pengelolaan sampah ini akan dilakukan pada sebuah fasilitas yang dibangun atas kolaborasi SBI bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, Pemerintah Denmark melalui program Environment Protection, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Pemerintah Provinsi Aceh. 

Menurutnya, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah alternatif adalah perlu adanya perubahan dari segi cara pandang. Bagaimana agar industri dapat memanfaatkan RDF sebagai bahan bakar alternatif, dan masyarakat juga dapat memahami tentang pentingnya pemilahan sampah.

Untuk itu diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen baik dari pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat supaya dapat melihat permasalahan sampah ini sebagai isu keseharian yang krusial untuk perbaikan kualitas taraf hidup masyarakat. 
 
Sementara itu, Gubernur Aceh, H. Nova Iriansyah, mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah awal dalam mewujudkan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan.

Nova berharap proyek RDF Aceh ini dapat segera terwujud, sehingga persoalan sampah khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dapat segera teratasi.

"Semoga kita semua mampu menjaga bumi dan menciptakan lingkungan yang sehat dan asri untuk diwariskan kepada generasi mendatang", harapnya.

Pengelolaan sampah menjadi RDF bukan hal baru bagi SBI. Sebelum pembangunan fasilitas RDF di Aceh yang akan diawali dengan pelaksanaan studi kelayakan, SBI telah lebih dahulu sukses mengelola sampah pada fasilitas RDF pertama di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, SBI juga bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Fasilitas RDF di Aceh direncanakan mampu mengelola hingga 300 ton sampah per hari, yang diharapkan bisa membantu mengurangi volume sampah yang ditimbun di TPA UPTD BPSR DLHK Aceh.

Untuk diketahui, penandatanganan yang berlangsung di Hotel Grand Kanaya, Medan, 29 September 2021, dihadiri oleh Gubernur Aceh, H. Nova Iriansyah,  Duta Besar Denmark yang diwakili oleh Head of Environment Sector, Julie Bulow Appleqvist, Presiden Direktur SBI, Aulia Mulki Oemar, Presiden Direktur SBA, Lilik Unggul Raharjo, Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman dan Bupati Kabupaten Aceh Besar, H. Mawardi Ali, serta perwakilan dari Kementerian PUPR, KLHK, dan jajaran dari pihak-pihak terkait.

Anara

Komentar

Loading...