Tanggapan Gagasan MPD Aceh Barat

Tanggapan Gagasan MPD Aceh Barat
Ilustrasi | Freepik.com

Menanggapi Gagasan Majelis Pendidikan (MPD) Kabupaten Aceh Barat untuk melahirkan Qanun penerapan pendidikan berbasis Syariat Islam dalam kurikulum muatan lokal pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, tentunya, sebagai masyarakat, kami menyambut baik dan berharap gagasan ini bisa berjalan tanpa hambatan di kabupaten Aceh Barat.

Adapun tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan adanya gagasan terobosan penerapan pendidikan berbasis Syariat Islam dalam kurikulum muatan lokal pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dibebankan kepada satu pihak sebagaimana kita ketahui ada tiga pilar pendidikan yang selalu harus pro aktif untuk ikut membantu tercapainya tujuan pendidikan.

Yaitu: Pemerintah, Sekolah dan Keluarga dalam hal ini kita sebagai masyarakat Aceh Barat patut berbangga dan mendorong pihak pemerintah untuk benar-benar serius memperhatikan dunia pendidikan bagi generasi penerus Aceh Barat. Apalagi yang sedang direncanakan menyangkut penguatan pendidikan Syariat Islam yang hukumnya wajib bagi kita untuk mendidik anak-anak kita mengetahui fardhu I’n dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami kira sekaranglah saatnya membantu pihak pemerintah untuk segera melahirkan Qanun pendidikan berbasis Syariat Islam dalam kurikulum muatan lokal
MPD sebagai penggagas juga mengikut sertakan Dinas Pendidikan, Tokoh Ulama, cendikiawan-cendikiawan muslim dan semua unsur lainnya yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan.

Sebagai tim perumus format qanun yang sesuai untuk diterapkan, kami sebagai masyarakat sedikit memberikan masukan dalam hal pelibatan guru-guru pondok pesantren yang ada di Aceh Barat.

Secara ringkas kami rangkum dalam beberapa poin untuk dipertimbangkan sebagai berikut:
1. Pondok Pesantren Aktif di Aceh barat lebih kurang 33 Pondok Pesantren yang sudah terdaftar dari 86 Pondok Pesantren yang belum terdaftar. Seyogiyanya pemerintah merekomendasikan pada siswa-siwi untuk mengikuti program pendidikan
Pondok Pesantren di malam hari dan belajar di sekolah di siang hari bila perlu membangun Asrama pada pondok-pondok pesantren yang sudah berjalan demi percepatan penyerapan Ilmu Agama yang memadai.

Jika ditinjau dari perkembangan pendidikan masyarakat kelas atas, khusus di Aceh Barat telah banyak meng-asramakan anak-anaknya di pondok pesantren terpadu baik di Aceh Barat dan di pusat Propinsi Aceh.

Artinya yang perlu sekali mendapat perhatian penuh pihak Pemerintah adalah dari anak-anak keluarga kelas menengah ke bawah yang masih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Umum tanpa Asrama.

Sebagai penutup semoga Program terobosan yang sedang dirumuskan bisa memberikan manfaat yang nyata bagi dunia pendidikan di Aceh Barat dan menjadi sebuah qanun yang tepat sasaran, bukan hanya untuk menghabiskan uang Rakyat tapi benar-benar bisa menjawab persoalan yang menjadi beban dan tanggung jawab kita bersama.

Meulaboh, 24 September 2018
Muhammad Isa, A.Ma

Komentar

Loading...