Telegram Masih Enggan Buka Kantor di Indonesia

Telegram Masih Enggan Buka Kantor di Indonesia
Rudiantara bersalaman dengan Pavel di Kantor Kementerian Komunikasi | Foto: Kominfo.go.id

Telegram belum memberikan kepastian kapan membuka kantor di Indonesia. Sementara Facebook berencana Agustus ini menghadirkan kantor resminya di Tanah Air.

KBA.ONE - Setelah gonjang-ganjing pemblokiran pada Juli lalu, akhirnya CEO Telegram Pavel Durov menemui Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Selasa, 1 Agustus 2017.

Durov tiba di Gedung Kemenkominfo pukul 13.50 WIB. Ia datang semobil dengan Rudiantara. Durov tampil kasual, hanya mengenakan kaos, celana training dan sepatu pantofel hitam. Sedangkan Rudiantara berkemeja putih lengan panjang tergulung dan celana hitam.

Begitu turun dari mobil, keduanya berpose di depan wartawan dengan gaya bersalaman. "Sebenarnya mereka hanya ingin mengambil gambarmu," ujar Rudiantara menggunakan bahasa Inggris. Durov tertawa mendengarnya.

Rudiantara menjelaskan tim kementerian dan Durov akan membahas Standard Operating Procedure atau SOP yang harus diikuti Telegram agar dapat beraktivitas di Indonesia. "Kami mau rapat dulu, persiapan pembuatan SOP, agar kita bisa cepat-cepat kalau sudah selesai semua, bisa kita cabut pemblokiran Telegram," ujar Rudiantara.

Usai rapat, Durov mengatakan Telegram punya rencana pasti soal pembukaan kantor perwakilan di Indonesia. "Untuk membuka kantor, waktunya saya belum bisa pastikan kapan waktunya," ujarnya.

Rudiantara turut menimpali dengan mengatakan saat ini tidak ada desakan kepada Telegram untuk membuka kantor di Indonesia. Menurutnya, Telegram berbeda dengan layanan pesan instan lainnya, sebut saja WhatsApp, BlackBerry Messenger ataupun Line. "Ini dunia virtual, yang penting ada dulu komunikasinya. Telegram sendiri kan organisasi non profit, itu berbeda dengan media sosial lain yang ngejar iklan. Paling tidak ada itu, jadi perlakuannya berbeda sendiri," ujar Rudiantara.

Komentar Rudiantara ini agak sedikit berbeda dengan keterangan anak buahnya beberapa waktu lalu. Pada 17 Juli lalu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah bisa saja membuka blokir Telegram asal sejumlah syarat dipenuhi.

Ada empat syarat yang dituntut pemerintah kepada Telegram, kata Samuel. Pertama, dibuatnya Government Channel di Telegram, agar komunikasi dengan kementerian lebih cepat dan efisien. Kedua, kementerian meminta diberikan otoritas sebagai trusted flagger terhadap akun atau kanal dalam Telegram. Ketiga, kementerian meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia. Terakhir, kata Samuel, untuk penapisan konten, kementerian akan berkoordinasi untuk melakukan perbaikan proses, organisasi, teknis serta sumber daya manusia. "Mereka sudah mengatakan akan melakukan tiga hal," ujarnya.

Seperti disebutkan di atas, salah satu syarat yang tidak bakal dipenuhi Telegram sepertinya adalah pembukaan kantor perwakilan di Indonesia. Namun, Durov berjanji segera membentuk tim khusus untuk memantau gerakan propaganda teroris yang dilakukan melalui percakapan, seperti ISIS. "Kami akan menonaktifkan akun atau channel mereka," ujar Durov.

Sebelum perusahaannya membuat tim pemblokiran, kata Durov, Telegram perlu waktu 36 jam untuk membekukan konten terorisme. Pesan berbau terorisme akan ditutup Telegram dalam waktu paling lambat empat jam. “Kami juga menyediakan operator berbahasa Indonesia agar pemblokiran konten terorisme diproses lebih cepat,” ujarnya.

Di sisi lain, sebagai layanan komunikasi yang mengutamakan keamanan, Telegram bersikeras tak akan membuka segala data yang berkaitan dengan privasi penggunanya. Durov menegaskan hal itu sekalipun yang meminta adalah pemerintah Indonesia. "Fondasi dasar Telegram adalah 100 persen komunikasi private. Itu alasan perusahaan ini ada," tukas Durov.

Kini, setelah pertemuan itu tampaknya pemerintah akan segera membuka pemblokiran Telegram. “Minggu ini akan segera dipulihkan,” ujarnya.

Sejak 14 Juli, Kementerian Komunikasi telah meminta Internet Service Provider untuk memblokir sebelas Domain Name System atau DNS Telegram. Kesebelas DNS yang diblokir meliputi t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Semua DNS ini merupakan fitur Telegram yang bisa diakses lewat komputer.

Facebook Ikut Buka Kantor

Tidak diketahui pasti alasan Kementerian Komunikasi "melembek" dengan tidak ngotot agar Telegram membuka kantor di Indonesia. Namun, sehari sesudah kedatangan Durov, giliran perwakilan Facebook bertemu Kementerian Komunikasi pada Rabu, 2 Agustus. Perwakilan Facebook yang datang adalah Head of Public Policy Southeast Asia Facebook, Alvin Tan, dan Trust & Safety Director Asia Pacific Facebook Jeff Wu.

Menurut Samuel, kedatangan Facebook itu untuk membahas pembukaan kantor resmi di Indonesia, bukan perwakilan. "Akan ada pembukaan kantor, soal BUT (badan usaha tetap) dan pajak salah satunya yang dibahas. Karena mereka akan buka dalam bentuk PT (perseroan terbatas), jadi akan urus soal pajak juga," ujar Samuel, Rabu.

Facebook telah mengajukan izin pendirian BUT ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sejalan dengan itu, menurut penuturan Samuel, Facebook telah mengantongi izin prinsip dari BKPM sejak Maret 2017.

Namun, Samuel mengaku belum tahu soal bidang usaha yang akan dikembangkan Facebook di Indonesia. "Dengan adanya kantor, maka semua kegiatan usahanya bisa ditangani oleh kantor yang ada di sini. Tapi untuk klasifikasi layanannya saya belum tahu."

Facebook sendiri sebelumnya diberitakan telah membuka kantor perwakilan di Indonesia sejak Maret 2014. Namun, Februari lalu, Rudiantara saat bertemu perwakilan Facebook Global untuk membahas konten negatif dan hoax, ia sedikit menyindir soal jejaring sosial Mark Zuckerberg itu yang tak punya kantor perwakilan di Indonesia.

Sindiran itu diungkapkan Rudiantara secara tersirat. Ia menyebutkan, kalau ada kantor Facebook di Indonesia, peningkatan SLA (service level agreement) akan lebih cepat. "Komunikasi pemerintah Indonesia dan Facebook akan lebih efektif kalau ada kantor di sini," tutur Samuel, mengulang perkataan Rudiantara saat bertemu perwakilan Facebook.

Komentar

Loading...