Tenaga Ahli Pendamping Wilayah P3MD Aceh Bertindak Sewenang-wenang

Tenaga Ahli Pendamping Wilayah P3MD Aceh Bertindak Sewenang-wenang
Ilustrasi

TENAGA Ahli Pendamping Wilayah (TAPW) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau P3MD, dalam hal ini Koordinator Program Provinsi dan TA Penanganan Masalah sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya. Tindakan TAPW yang memanggil pendamping di daerah tanpa terlebih dahulu melakukan investigasi di lapangan dan klarifikasi adalah tindakan non prosedural.

Saya termasuk pendamping di daerah yang dipanggil untuk “pembinaan” seolah-olah sudah melakukan suatu kesalahan. Padahal, saya tidak mengetahui kesalahan atau pelanggaran dimaksud. Pemanggilan dilakukan hanya berdasarkan laporan pihak tertentu yang tidak jelas.

Dalam SOP Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional, pada poin 3.1.b prinsip penanganan pelanggaran, disebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran dilakukan secara tertutup dan rahasia. Namun faktanya, TAPW mengirim email pemanggilan ke alamat email bersama sehingga bisa diakses oleh orang lain. Seharusnya TAPW melakukan pemanggilan melalui email secara personal guna menjaga kerahasiaan.

Keanehan lainnya, terdapat dalam surat pemanggilan dengan mencatumkan perihal “pembinaan.” Padahal, langkah pertama penyelesaian masalah yang harus dilakukan TAPW adalah melakukan investigasi, meminta klarifikasi, dan bukan langsung dilakukan pembinaan. Kata-kata “pembinaan” mengindikasikan terpanggil telah melakukan pelanggaran. Ini adalah kekeliruan TA PW yang tidak memahami SOP.

Karena pemanggilan tersebut sangat terbuka maka terpanggil seperti mendapat vonis bersalah. Namun sebagai wujud dari loyalitas, saya tetap memenuhi panggilan tersebut meski tidak jelas apakah untuk investigasi, klarifikasi, atau keperluan pembinaan. Kalau mengikuti undangan yang dikirim, di situ disebutkan pembinaan.

Dari hasil pemanggilan tersebut, TAPW menyimpulkan akan melakukan investigasi dan klarifikasi. Dari kesimpulan ini, sangat jelas bahwa TAPW telah memutarbalikkan tahapan sehingga bertentangan dengan SOP, atau mungkin ada kepentingan lain dalam pemanggilan ini?

Kalau pun ada kesalahan para pendamping daerah, seharusnya dilakukan secara proporsional dengan tahapan yang sesuai dengan prosedur. Koordinator Pendamping Wilayah juga diharapkan berkoordinasi dengan Satker P3MD Provinsi Aceh serta BPMD kabupaten/kota sebelum memanggil pendamping. Sehingga, pendamping bisa bekerja dengan nyaman.

Jaswar, Pendamping P3MD

Komentar

Loading...