Thailand Dituduh Tolak Masuk Ribuan Warga Myanmar yang Kabur

Thailand Dituduh Tolak Masuk Ribuan Warga Myanmar yang Kabur
Warga Myanmar kabur ke Thailand usai diserang junta Militer. | Foto: Cnnindonesia.com

KBA.ONE, Jakarta − Pihak berwenang Thailand dituduh memaksa pulang lebih dari 2.000 warga Myanmar yang melarikan diri ke negaranya.

Ribuan penduduk desa di negara bagian Karen, Myanmar, kabur ke Thailand pada Minggu 28 Maret 2021, untuk menghindari serangan Angkatan Udara kepada kelompok milisi.

Jet tempur Myanmar menyerang desa-desa di dekat perbatasan yang dikuasai pasukan dari kelompok etnis Karen sebagai balasan atas serangan ke pos militer.

Kepala Burma Campaign UK Mark Farmaner mengatakan kepada Reuters bahwa ribuan orang telah dipaksa untuk kembali ke kamp pengungsian Ee Thu Hta di sisi perbatasan Myanmar.

Video yang direkam oleh seorang penduduk desa Karen dan diterbitkan oleh Reuters menunjukkan para pengungsi naik perahu di bawah pengawasan tentara Thailand.

"Pihak berwenang Thailand akan terus menjaga mereka yang berada di pihak Thailand sambil menilai situasi yang berkembang dan kebutuhan di lapangan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tanee Sangrat menambahkan.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-ocha juga mengatakan akan memperhatikan HAM soal eksodus warga Myanmar, dan menepis tuduhan negaranya mendukung junta.

"Kami tidak ingin eksodus, evakuasi ke wilayah kami, tetapi kami akan memperhatikan hak asasi manusia," kata Prayut kepada wartawan di Bangkok.

Menurut catatan Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) hingga kini jumlah korban tewas mencapai 510 orang. Sementara 2.500 orang lebih ditangkap.

Tindak kekerasan aparat terhadap para demonstran juga membuat frekuensi kontak senjata antara militer dan sejumlah kelompok milisi di negara itu meningkat.

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Tom Andrews mengatakan tentara sedang melakukan "pembunuhan massal".

Amerika Serikat mengutuk penggunaan kekuatan mematikan untuk membunuh warga sipil sebagai ha; yang "menjijikkan." Mereka juga memperbarui seruannya untuk pemulihan demokrasi di Myanmar.

Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak para jenderal Myanmar untuk menghentikan pembunuhan dan penindasan demonstrasi.

Komentar

Loading...