Total Aset Perbankan di Aceh Sentuh Rp68,5 Triliun

Total Aset Perbankan di Aceh Sentuh Rp68,5 Triliun
Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Perkembangan keuangan perbankan konvensional dan syariah di Aceh mengalami pertumbuhan selama tiga tahun terakhir. Hal itu dibuktikan hingga Oktober 2020 total aset perbankan di Aceh menyentuh Rp68,5 triliun atau meningkat 12 persen.

"Dari Desember 2018 hingga Oktober 2020 total aset perbankan meningkat sebesar 12 persen. Sementara kredit menyentuh Rp37,5 triliun atau meningkat tiga persen," kata Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri, dalam dialog OJK bersama Pemerintah Aceh, membahas terkait isu penerapan qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018 oleh Lembaga Jasa Keuangan di Aceh, Kamis 10 Desember 2020 di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh.

Pertumbuhan lain juga terjadi di sektor dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan sembilan persen atau menyentuh angka Rp43,7 triliun selama tiga tahun terakhir. Namun setelah penerapan qanun LKS di Aceh market share perbankan konvensional terus mengalami penurunan.

"Pada periode tersebut terlihat kredit dari sebelumnya menyentuh angka 59,90 persen menjadi sebesar 23,19 persen dan dana pihak ketiga dari 47,75 persen menjadi 14,39 persen," ujarnya.

Ia menyampaikan penurunan market share perbankan konvensional tersebut diakibatkan perbankan konvensional yang mulai meminta nasabah dan debiturnya untuk mengalihkan dana simpanan dan pinjaman kepada Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) bagi perbankan konvensional yang belum memiliki BUS.

Pengalihan tersebut dilakukan perbankan konvensional sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun untuk tahun 2020. Dalam hal ini, OJK Aceh pada mendukung proses pengembangan ekonomi syariah Aceh. Dukungan yang diberikan tetap mengacu pada kewenangan OJK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Mengenai penerapan qanun LKS di Aceh, OJK memberikan ruang bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menentukan dan mengukur sendiri prospek bisnis dan potensi yang ada di daerah. Hal ini tentunya dijadikan sebagai salah satu penentu kebijakan bisnis di daerah yang dituangkan dalam rencana bisnis masing-masing industri jasa Keuangan.

Sementara dalam upaya pengalihan portofolio keuangan perbankan konvensional kepada BUS atau UUS, OJK Aceh mencatat beberapa tantangan dan kendala pelaksanaan penerapan qanun LKS oleh lembaga jasa keuangan di Aceh diantaranya, kajian dan ruang bisnis yang dilakukan oleh beberapa bank memperlihatkan segmentasi bisnis yang dilaksanakan belum sesuai dengan rencana bisnis yang akan dilakukan bank.

Sehingga, berdasarkan keputusan manajemen, beberapa bank mengambil opsi tutup jaringan kantor tanpa membuka atau mengalihkan ke BUS/UUS. Kemudian mengenai penyaluran program pemerintah pusat atau bantuan sosial pemerintah yang selama ini disalurkan melalui Bagian Umum dan Keuangan (BUK) yang diatur secara teknis salah satunya melalui peraturan kementerian terkait, yang mana belum dapat disalurkan melalui Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

"Tantangan lain, kurangnya sosialisasi dan literasi ke masyarakat terkait qanun dimaksud menyebabkan banyaknya informasi bias pada masyarakat terkait penerapan qanun LKS di tahun 2022," tegas Yusri.

Ia menyebutkan OJK selaku regulator perlu menampung berbagai data, informasi maupun aspirasi yang bersumber dari berbagai elemen masyarakat, sehingga harapannya penerapan qanun LKS tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat yang berujung pada kestabilan pertumbuhan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh.  

OJK Aceh juga berkomitmen untuk senantiasa mendukung pemerintah dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Aceh dengan tetap memberikan ruang bagi LJK untuk melaksanakan aktivitas bisnis sesuai dengan rencana bisnis masing-masing.**

Komentar

Loading...