Undang-Undang RI Larang Perizinan Minerba, Tidak Berlaku di Aceh

Undang-Undang RI Larang Perizinan Minerba, Tidak Berlaku di Aceh
Ir.Mahdinur, MM Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. | Foto: KBA.ONE

KBA.ONE, Banda Aceh - Pemerintah Aceh boleh mengelola sumber daya alam Mineral dan Batu Bara (minerba) tanpa harus mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 3 Tahun 2020 yang baru saja disahkan pemerintah yang mengatur Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kewenangan perizinan Minerba di Aceh merujuk pada Pasal 156 dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memaktub soal pemanfaatan sumber daya alam, meliputi pertambangan dan minerba. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, kepada KBA.ONE, Rabu 24 Juni 2020, di ruang kerjanya.

Mahdinur juga menjelaskan, surat edaran pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang diterbitkan pemerintah mengharuskan perizinan Minerba diatur oleh pusat, tidak boleh lagi dilakukan di daerah.

Namun, sebelum surat Menteri ESDM soal penerbitan perizinan penambangan Minerba ini diedarkan ke daerah-daerah, Pemerintah Aceh telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh telah menjelaskan perihal kewenangan perizinan Minerba yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Dengan kewenangan ini, Aceh wajib mengatur sendiri perizinan penambangan Minerba, sebab kita merujuk pada kekhususan Aceh," jelas Mahdinur.

Mahdinur juga mengatakan, dengan UUPA, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota bisa mengatur sendiri perizinan. Ini sesuai seperti tertuang dalam UUPA pasal 156 ayat 2 yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

Atas dasar kewenangan itu, Pemerintah Aceh telah memberikan penjelasan tentang kewenangan Aceh dalam mengatur perizinan Minerba sebelum UU No. 3 Tahun 2020 tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 10 Juni 2020.

Sementara itu, pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi yang dihubungi terpisah oleh KBA.ONE, menyatakan sependapat dengan yang diutarakan Mahdinur. Rustam lebih rinci menerangkan jika inisiatif Plt Gubernur Nova Iriansyah menyurati Mendagri untuk menjelaskan kewenangan Aceh dalam urusan perizinan pertambangan ini sangat tepat dan cukup beralasan.

"Coba baca baik-baik dan cermati Pasal 156 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA. Semuanya sudah terang menderang diatur, didalamnya," kata pengamat ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsyiah ini.

Rustam menambahkan lagi, "cermati juga Pasal 160 ayat (1), alurnya juga sudah sejalan dengan pasal sebelumnya."

Sebab itu, menurut ekonom yang merupakan Lektor Kepala pada FEB Unsyiah ini, surat yang dikirim oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sangat tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada, terutama untuk menjawab kegusaran atau kekhawatiran para pihak akhir-akhir ini, khususnya para calon investor nasional dan daerah pasca keluarnya surat edaran Mendagri tersebut.

"Ini merupakan langkah konkrit dan sangat realistis Pemerintah Aceh dalam upaya merealisasi kewenangan yang dimiliki Aceh sebagaimana telah dituangkan dalam UUPA," imbuh ekonom Aceh yang dikenal kritis ini.

Dengan berlandaskan pada kewenangan tersebut, maka ketentuan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang baru saja disahkan mengenai perizinan Minerba oleh gubernur di seluruh Tanah Air itu tidak berlaku di Aceh, mengingat Aceh sudah memiliki kewenangan khusus untuk mengatur sendiri pengelolaan Minerba.

"Para calon investor yang berminat berusaha di sektor pertambangan Minerba di daerah ini tidak usah ragu untuk mengurus perizinannya. Yang penting, tempuh prosedur dengan benar dan satu lagi, perhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup juga," tegas Rustam Effendi.

Rustam juga berharap agar pihak perbankan yang menjadi bank penjamin bisnis tambang di Aceh dapat berperan serta dalam proses pembangunan sektor ini, apalagi mengingat peran sektor Minerba sangat penting dalam penyediaan lapangan kerja di daerah ini.

"Tidak perlu khawatir berlebihan dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 ini. Aceh punya UUPA, produk hukum undang-undang yang juga dikeluarkan oleh negara kita," tambahnya diakhir pendapatnya.**

Komentar

Loading...