UUPA untuk Apa dan Siapa

UUPA untuk Apa dan Siapa
ilustrasi.

Oleh: Tarmidinsyah Abubakar*

Membaca judul di atas bagi kalangan umum dapat saja menganggap bahwa penulis adalah seseorang yang tidak paham dan tidak peduli tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sakral itu bagi rakyat Aceh. Karena UUPA sudah sangat jelas diperuntukkan bagi rakyat Aceh. Menjadi aturan hukum di Aceh yang sebelumnya telah melalui berbagai proses sengketa, baik perang maupun diplomasi dengan pemerintah pusat. Perjuangan itu tidak sedikit mengorbankan nyawa, harta benda, psikologis. Meninggalkan residu sosial dan kesengsaraan generasi.

Salah satu pasal sudah sangat terang benderang menyebutkan bahwa selama ada aturan khusus maka aturan yang berlaku umum boleh dinafikan untuk Aceh. Meski pemerintah pusat dalam membuat undang-undang yang berlaku umum menyinggung bahwa ketentuan yang dibuat baru tersebut berlaku juga di Aceh dan Papua.

Lantas kenapa wakil rakyat Aceh gaduh? Pada setiap keluarnya peraturan yang berkait kewenangan kita yang diganggu, kenapa tidak kita gaduh ketika UUPA tersebut tidak mampu kita terapkan secara adil untuk seluruh rakyat Aceh.

Ketahanan UUPA di tengah masyarakat tidak sedikitpun mampu kita pertahankan maka kelihatannya UUPA sangat gampang dicabut, diganggu dan bahkan dihilangkan. Karena kita menuntut keadilan kepada pusat sementara kita tidak bermental adil kepada rakyat setelah pusat memberikan di tangan kita.

Karena itu bagi segenap pemegang jabatan amanat publik Aceh perlu kiranya membedakan mentalitas sebagai demagog ala perompak laut dan mentalitas negarawan dalam perilaku politiknya. Karena jika kewenangan itu tidak diganggu dalam ranah politik bisa saja para pemegang kuasa lokal hari ini menjadi sadis dan kejam sebagai pembunuh-pembunuh kelompok politik lain yang punya pikiran dan mampu memberi harapan kepada rakyat yang lebih baik.

Oleh karena itu kegaduhan kita dalam mempertahankan UUPA sungguh tidak sebanding dengan kemampuan kita untuk membangun antusiasisme mengimplementasikannya kepada rakyat Aceh. Bertambah riskan UUPA yang dasarnya sebuah konsep bernegara belum mampu memberi perbaikan hidup untuk rakyat Aceh kecuali sebatas memberi ruang kepada mereka yang memberontak untuk mendapat jabatan-jabatan besar dalam sistem pemerintahan di Aceh.

Selemah-lemahnya rakyat akan mampu merasakan manfaat UUPA setelah tiga periode kekuasaan tetapi jika untuk kesejahteraan rakyat tidak mampu kita buktikan. maka dukungan kepada perjuangan UUPA akan semakin menipis. Bahkan kita akan banyak mendapatkan orang-orang Aceh sendiri yang secara terang benderang meminta dicabutnya UUPA karena menjadi faktor penghambat kesejahteraan rakyat.

Jika kesadaran dan kecerdasan para stakeholder rendah maka kita tunggulah Aceh akan ompong dan kita Aceh akan mengatakan "ka Ipeungeut Lom" kepada pemerintah pusat. Kemudian ancam lagi dengan perang. Intinya pejuang Aceh hanya merebut kekuasaan kemudian menjadi sebatas penguasa tapi lemah dalam konsep dan implementasi kebangsaan yang berdampak terhadap peyejahteraan rakyat. Akhirnya prilaku mereka sendiri yang mendegradasi politik dan trust rakyat terhadap politik secara general.

Ketika sampai pada situasi ini maka yang terpikir apalagi? Tentu karena mentalitas kita masih sekelas perompak bukan negarawan maka yang terpikir tidak lain angkat senjata mari kita perang lagi. Begitu siklus kehidupan rakyat Aceh hingga akhir dunia. Itulah yang dalam Alquran disebut bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika tidak kaum itu berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Karena itulah ada bangsa-bangsa di bumi ini juga kita temukan ada mereka yang hidup dalam sebuah lingkaran setan dan tidak pernah keluar dari lingkaran tersebut hingga kiamat.

Lalu bagaimana?
Rakyat Aceh tidak akan berubah bila menyerahkan tanggung jawab perubahan itu hanya kepada pemimpin sementara rakyat hanya menunggu sejahtera datang. Rakyat perlu berkesadaran mengubah nasibnya dengan belajar, melihat, memantau, mengevaluasi dan memperbandingkan cara hidup negeri lain yang lebih maju.

Ketika rakyat secara agregat lebih paham dari pemimpin maka rakyat akan memiliki kecerdasan untuk mendikte pemimpin menjadi sebagaimana kriteria yang diharapkannya. Dengan demikian pemimpin itu akan lahir dan memimpin sebagaimana keinginan rakyat. Kecenderungan ini yang selama ini dapat disebut sebagai Kedaulatan Rakyat.

Sementara di lingkungan masyarakat negeri yang lebih maju pemimpin itu diciptakan oleh rakyat atau direkayasa dengan aturan dan prinsip masyarakat yang lebih terbuka dan modern. Karena masyarakat yang cerdas dan modern memerlukan pemimpin sebagai manager pelayanan kehidupan rakyat bukan sebagai "Tuannya" sebagaimana di negeri tertinggal.

Dengan adanya pemahaman ini maka apa yang perlu menjadi target ketika UUPA telah menjadi Ideologi kesepakatan hidup bersama rakyat Aceh. Tidak lain yang dilakukan adalah memberi kepada segenap elemen rakyat untuk mencicipi dan merasakan pentingnya UUPA bagi kehidupan mereka.

Kalau UUPA hanya dieksploitasi untuk kepentingan kelompok semata maka UUPA akan menjadi sebuah konstitusi eksklusif yang tidak mendapat kepedulian rakyat. UUPA akan berjalan secara terpisah dari kehidupan dan kebutuhan rakyat Aceh.

Sudah masanya UUPA saat ini dilepaskan menjadi milik publik (inklusif) menjadi aturan hukum yang tidak diselewengkan oleh pimpinan lembaga politik dan pemerintahan di Aceh. Jangan sampai pimpinan lembaga politik dan pemerintahan justru yang membuat UUPA itu dinafikan dan tidak dijadikan sebagai ketentuan hukum publik Aceh.

Sebagaimana kita hadapi dalam masalah Pendaftaran Partai Politik Oktober 2017 ini, terus terang sebagai bahagian dari rakyat Aceh yang ikut terlibat aktif dalam berbagai peristiwa memuluskan UUPA penulis merasa heran ketika KIP Aceh tidak menggunakan ketentuan UUPA secara sempurna dalam penerapan aturan pendaftaran partai politik.

Padahal terkait masalah politik ini sudah cukup sempurna aturan yang Aceh miliki, rakyat Aceh punya PP Nomor 20, punya Qanun Nomor 3 Tahun 2007. Kenapa KIP Aceh justru bingung menerapkan aturan UUPA yang sudah bersusah payah kita dapatkan.

Berikutnya Gubernur sebagai penanggung jawab pelaksana UU dan UUPA tidak memerintahkan KIP untuk menerapkan aturan UUPA dalam penyelenggaraan lembaga publik tersebut yang notabene dilahirkan UUPA sebagaimana lembaga Gubernur hari ini. Bahkan lembaga legislatif hari ini adalah produk UUPA. Lantas apakah karena UUPA maka rakyat Aceh lainnya yang berbeda cara pandang dalam pembangunan tidak boleh menggunakan hak-haknya dalam politik dan pemerintahan.

Seharusnya UUPA yang harus mampu memberi kepastian ruang hidup rakyat, seharusnya UUPA lah yang lebih memberi hak-hak rakyat dalam berdemokrasi. Seharusnya UUPA lah yang memberi lebih kepada rakyat dan UUPA lah yang melindungi berbagai hak rakyat Aceh dalam bernegara.
Bila UUPA hanya digunakan untuk menjadi pedang dan menebas leher lawan sesungguhnya UUPA telah menjadi alat adu domba rakyat Aceh. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Pemimpin atau Gubernur dan Ketua DPR adalah orang-orang yang sangat memahami UUPA dan UU. Kalau kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh UUPA untuk Aceh sementara Gubernur tidak paham bahwa UUPA sudah harus menjadi ketentuan segala keputusan dan kebijakan di Aceh. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dilakukan Gubernur Aceh selama ini?

Gubernur itu bukan bosnya kontraktor atau pengusaha dengan urusan kecil-kecil mengurus pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Kalau urusan-urusan kecil yang diurus pantas saja tugas gubernur Aceh tidak cukup waktu setiap hari, maka perlu mencari Tuhan yang mau menambahkan waktu sehari semalam lebih dari 24 Jam. Karena sesungguhnya pemimpin yang sukses itu sebenarnya tidak pernah sibuk, tidak tergopoh-gopoh karena dia bekerja dengan ilmu yang memadai. Karenanya yang paling penting dia paham bertanggung jawab secara konstitusinya. Sama seperti orang beragama konstitusi tertulisnya; ya Alquran dan turunannya: hadist.

Semoga rakyat Aceh semakin cepat memahami hal-hal penting dalam hidup bernegara dan tidak lagi bisa dikaburkan oleh prilaku-prilaku yang tidak lazim dalam hidup berbangsa dan bernegara di Aceh.

Wassalam,
*) Penulis adalah Ketua Umum Partai Politik Lokal GRAM yang sedang menggugat KIP Aceh pada Bawaslu Aceh

Komentar

Loading...