Wakil Bupati Aceh Jaya Buka Musrenbang RKPK 2021  

Wakil Bupati Aceh Jaya Buka Musrenbang RKPK 2021  
Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) tahun 2021, di aula Setda kabupaten setempat, Selasa 30 Maret 2021. | Foto: KBA.ONE, Khadafy

KBA.ONE, Aceh Jaya - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) tahun 2021, di aula Setda kabupaten setempat, Selasa 30 Maret 2021.

Diketahui, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Aceh Jaya, Tengku Yusri Sofyan, mengusung tema pembangunan infrastruktur yang tangguh berbasis potensi daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Bappeda Aceh Jaya, Hendri Kusnadi, mengatakan pelaksanaan musrenbang tahun ini melibatkan berbagai stakeholder, berasal dari kalangan pemerintah, swasta dan komunitas pembangunan lainnya.

"Mengingat pelaksanaan musrenbang di masa pandemi Covid-19 ini, maka total peserta dibatasi hanya 60 orang yang terdiri dari unsur dorkopimda, kepala Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK), instansi vertikal, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dan pihak swasta," imbuh Kepala Bappeda Aceh Jaya.

Dia berharap seluruh stakeholder ikut berpartisipasi aktif, sehingga mampu memberikan saran dan masukan dalam rangka perencanaan penganggaran Kabupaten Aceh Jaya, pada RKPK tahun 2022 mendatang.

Dalam menyusun dan merumuskan rencana kerja kabupaten tahun 2021, kata Hendri, dilakukan dengan beberapa proses tahapan, yaitu proses kajian data dan informasi, proses partisipatif yaitu melalui kegiatan konsultasi publik, proses politis yaitu dengan pendekatan visi dan misi kepala daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan proses menyelaraskan perencanaan pembangunan melalui usulan masyarakat gampong.

Tahun ini, kata dia, seluruh tahapan perencanaan dilakukan melalui aplikasi SIPD. "Ini berbeda dari tahun lalu. Kita mulai menggunakan aplikasi SIPD setelah RKPK, sebut Hendri.

Selain itu, ia menyampaikan jumlah usulan masyarakat yang diinput dalam aplikasi SIPD sebanyak 447 usulan dengan total pagu anggaran Rp740 miliar. "Ini total anggaran yang dibutuhkan dari usulan masyarakat gampong," ungkap dia.

Halaman12

Komentar

Loading...