Walhi Aceh Minta Amdal Sigulai-Nasreuhe Dibuka Kembali

Walhi Aceh Minta Amdal Sigulai-Nasreuhe Dibuka Kembali
M. Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh | Foto: Waspadaaceh.com

KBA.ONE, Sinabang - Mencuatnya pemberitaan mengenai Asphalt Mixing Plant (AMP) Serafon, milik PT. Aceh Lintas Sumatera yang dimuat KBA.ONE beberapa waktu lalu, menuai tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh.

Setelah berita tersebut ditangkan, Direktur Eksekutif Walhi Aceh, M. nur meminta dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Sigulai-Nasreuhe dibuka kembali.

M. Nur saat dihubungi KBA.ONE, Rabu, 6 November 2019, melalui pesan Whatsapp, mengatakan mestinya kajian lingkungan dibutuhkan jika kegiatan tersebut berdampak penting.

Ia meminta, mestinya Pemerintah Daerah (Pemda) Simeulue mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2012 yang mengatur penting tidaknya izin lingkungan. Diperkuat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman Amdal.

Kemudian, ia mengatakan ada Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Amdal maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2013 tentang penilaian Amdal.

Disamping itu, ada juga berbagai aturan hukum seperti Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), maupun UU Tata Ruang nomor 26 tahun 2007 yang wajib dipenuhi disetiap kegiatan pembangunan yang berdampak penting.

"Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh bersama Pemerintah Daerah Simuelue membuka kembali dokumen Amdal ruas jalan Sigulai-Nasreuhe dengan panjang 26,259 Kilometer (Km) melintasi Kecamatan Salang yang diusulkan pada Juni tahun 2019," katanya

Menurutnya dalam sidang komisi Amdal, merekomendasikan persetujuan Amdal untuk jalan saja, bukan untuk membangun pabrik seperti berita yang beredar.

"Kami kira keberadaan pabrik AMP yang mengelola kebutuhan materil untuk jalan, mesti diperiksa kembali oleh dinas teknis apa saja dokumen resmi yang wajib dipenuhi," ujarnya

Ia mengungkkan, jika ada pabrik AMP sebagai pengolah aspal diluar pengetahuan, maka penting bagi semua pihak membuka kembali Amdal apa saja yang menjadi pertimbangan kajian.

"Walhi Aceh tidak pernah mengetahui apakah izin lingkungan maupun izin pembangunannya sudah dikeluarkan atau belum," tutupnya. | Kadri, Kontributor Simeulue

Komentar

Loading...