Walhi Desak Izin Lingkungan Delima Makmur SK III Dicabut

Walhi Desak Izin Lingkungan Delima Makmur SK III Dicabut
Ilustrasi perkebunan sawit | Mongabay

Desakan pencabutan terkait sejumlah fakta kondisi perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Danau Paris.

KBA.ONE, Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mendesak Bupati Aceh Singkil mencabut izin lingkungan PT Delima Makmur SK III. Perusahaan itu akan segera beroperasi setelah Dinas Lingkungan Hidup setempat mengeluarkan izin. 

“Penerbitan izin terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut terindikasi melanggar hukum,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur, di Banda Aceh, Jumat, 8 September 2017.

Untuk itu, Walhi Aceh menyurati Bupati Aceh Singkil, DPRK, dan Kapolres Aceh Singkil.

Nur mengatakan desakan pencabutan terkait sejumlah fakta kondisi perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Danau Paris. Areal ini dinilai tidak layak. 

Hal itu dibuktikan dengan surat rekomendasi yang dikirimkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh kepada Bupati Aceh Singkil tertanggal 18 Agustus 2017.

Bapedal merekomendasikan sejumlah poin terkait ketidaklayakan lingkungan hidup perkebunan dan pabrik kelapa sawit Delima Makmur.  

Menindaklanjuti surat tersebut, kata Nur, Bupati Aceh Singkil akhirnya menerbitkan surat keputusan nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketidaklayakan Penambahan Luas Perkebunan kepada Delima Makmur sebagaimana diusulkan, yakni seluas 2.581 hektare. 

Selain rekomendasi itu, kondisi areal yang diusul, yang ditanam sejak 1998, ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Dalam Perpres itu, jelas Nur, disebutkan bahwa Amdal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

Anehnya, tambah Nur, pada 15 Juni 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Singkil mengeluarkan rekomendasi Nomor 660/330/DPLH/RE/VI/2017.

Inti rekomendasi itu adalah menyetujui pengelolaan dampak lingkungan hidup (DPLH) kegiatan perkebunan kelapa sawit kepada Delima Makmur SKIII. Kegiatan tersebut berada di dua lokasi, yakni Desa Situban Makmur di Kecamatan Danau Paris, dan Desa Telaga Bakti di Kecamatan Singkil Utara.

Walhi Aceh menilai izin dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil itu cacat hukum. Ada kekeliruan dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan izin oleh Dinas.

Mendesak kepolisian setempat untuk menelisik dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan rekomendasi tersebut. 

Kamis lalu, anggota Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil mendatangi kantor dinas lingkungan hidup. Sama seperti yang dikeluhkan oleh Walhi Aceh, mereka mempertanyakan alasan dinas mengeluarkan izin lingkungan kepada Delima Makmur.

Pansus penerbitan surat izin lingkungan hidup dibentuk lantaran para wakil rakyat menilai ada kejanggalan dalam penerbitan surat izin lingkungan atas kegiatan perkebunan kelapa sawit milik Delima Makmur. 

Kontributor Banda Aceh Rifqy K

Komentar

Loading...