Wali Nanggroe Lakukan Pertemuan Dengan Pengurus MRB

Wali Nanggroe Lakukan Pertemuan Dengan Pengurus MRB
Rapat membahasa mengenai pengelolaan masjid kebanggaan rakyat Aceh, Masjid Raya Baiturrahman | Foto: Ist

KBA.ONE, Aceh Besar - Majelis Tinggi Lembaga Wali nangroe yang terdiri dari Majelis Tuha Peut dan Majelis Fatwa menggelar pertemuan lanjutan membahas pengelolaan masjid kebanggaan rakyat Aceh, Masjid Raya Baiturrahman (MRB).

Pertemuan ini digelar di ruang rapat Keurukon Katibul Wali, Jl. Soekarno Hatta Gampong Lam Blang Manyang, Aceh Besar, Rabu 6 November 2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Majelis Tuha Peut, Tgk. H.M. Nuruzzahri Yahya (Waled Nu) berlangsung selama 2 jam.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Imam Besar Masjid Raya Baiturrrahman, Prof. Azman Ismail, MA, Ketua Sekretariat Tgk. Hamdan Syamsuddin dan bendahara MRB Tgk. Syafruddin Miga dan Imam Masjid Raya lainnya. Petemuan lanjutan tersebut juga dihadiri oleh Tgk. H.M. Nuruzzahri Yahya (Waled Nu) selaku Ketua Majelis Tuha Peut, Ketua dan anggota Majelis Fatwa dan sejumlah anggota majelis tinggi lainnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas perihal pengelolaan keuangan dan asset MRB khususnya yang bersumber dari dana ummat, seperti sadaqah, infaq, wakaf, serta dana pendapatan dari bagi hasil usaha.

Pada kesempatan itu, staf khusus Wali Nanggroe Aceh, DR. Rustam Effendi menyarankan agar didalam pengelolaan asset dan keuangan, khususnya pendapatan dari bagi hasil agar dibuat pengelolaan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, mengingat telah dibentuknya UPTD Masjid Raya Baiturrahman oleh pemerintah Aceh, maka dalam pengelolaan asset dan keuangan Masjid Raya Baiturrahman perlu dilakukan musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan kesepakatan dalam pengelolaan keuangan MRB.

Untuk kedepan, pertemuan diharapakan hadir lebih lengkap para pengurus MRB, agar pertemuan pembahasan keberlangsungan MRB lebih kongjrit, ujar Rustam Effendi, sebab masih banyak PR yang harus dibenahi agar Masjid milik rakyat Aceh itu bisa dikelola secara profesional dan tepat sasaran dalam membantu ummat di Aceh.

Menurut Rustam, pertemuan ini sesuai amanat UU No, 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan lembaga lembaga adat, adat istiadat dan pemberian gelar atau derajat dan upacara upacara adat lainnya.

"Oleh karena itu lembaga ini harus mampu mempersatukan Rakyat Aceh, meninggikan Dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian serta mengembangkan peradaban Aceh sebagai bagian dari peradaban dunia.

Komentar

Loading...